<![CDATA[Desain konstitusional presidential threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI. Penyelenggaran Pemilihan Umum Serentak pada Tahun 2024 masih menyisahkan problematika yang berkelanjutan dari tahun 2008-2022 yakni presidential threshold. Penelitian ini mengkaji dua hal, pertama bagaimana problematika penerapan presidential threshold 20% dalam sistem ketatanegaran Indonesia? Kedua, bagaimana gagasan atas problematika penerapan presidential threshold 20% dalam sistem ketatanegaran Indonesia? Penelitian bersifat normatif serta pendekatan perundang-undanga dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan pertama, dalam logika sistem presidensial hasil pemilu legislatif menjadi dasar syarat pencalonan presiden dalam pilpres merupakan hal yang tidak lazim. Sebab, basis ligitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak di tentukan oleh dukungan politik parlemen hasil pemilu legislatif serta tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pelaksanaan pemilu serentak. Kedua, mengingat kembali peran dan fungsi dari lembaga eksekutif dengan legislatif untuk menjaga prinsip check and balances. Selanjutnya perlu adanya penghapusan presidential threshold melalui merevisi pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 setelah pemilu serentak 2024 dilaksanakan karena merevisi saat ini tidak mungkin terjadi karena proses tahapan pemilu 2024 sudah berjalan maka tidak mungkin untuk dilakukan revisi saat ini]]>
Copyrights © 2022
