cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Miski
Contact Email
miski@uin-suka.ac.id
Phone
+6285292197146
Journal Mail Official
miski@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto No. 1, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 55281, Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 28095421     EISSN : 28096703     DOI : https://doi.org/10.14421/staatsrecht
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal "Staatsrecht:Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" is a scientific journal published twice a year by the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The scientific journal "Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" invites all authors who have a concentration in the fields of state law and Islamic politics. Or those who have a focus on studies on constitutional law and siyasah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 62 Documents
 1   2   3   4   5 
Reaktualisasi Politik Hukum Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional Mahanani, Anajeng Esri Edhi; Maharani, Andina Elok Puri
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i1.2426

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis reaktualisasi politik hukum Pancasila dalam upaya pembangunan sistem hukum nasional. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pembangunan sistem hukum nasional yang diharapkan tentunya mengarah pada pembangunan hukum yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, nilai-nilai asli Indonesia serta sanggup mengganti maupun menghapus hukum kolonial yang sampai dengan saat ini masih berlaku.
Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Anwar, Bagus
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i1.2374

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan konstitusi yang bertugas menjaga Dasar Negara Indonesia. Telah terjadi beberapa perilaku hakim Mahkamah Konstitusi yang kurang patut dilakukan. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar untuk mengembalikan marwah lembaga penjaga konstitusi ini. Ditambah lagi Indonesia merupakan negara hukum. Maka perlu adanya dewan etik yang bertugas untuk menjaga kehormatan hakim. Sehingga ada kepastian untuk menindak dalam tatarn dewan etik. Cara pandang hukum administrasi negara bisa menjadi salah satu konstruksi ideal. Ada beberapa pengawasan yang dapat diterapkan yaitu: satu, pengawasan dalam bentuk a-priori atau preventif yaitu (Dewan Etik harus diatribusikan lewat aturan Undang-Undang). Sehinggga aturan yang bersifat preventif ini haruslah diatur pada aturan yang lebih tinggi pula, jika hanya diatur dalam skala Peraturan Mahkamah Konstitusi  sangat mungkin bentrokan kepentingan akan terjadi dan kekuatan dewan etikpun tidak kuat atau terlalu lemah. Dua, Pengawasan a-posteriori atau Represif (Dewan Etik ikut dalam Proses Pengambilan Keputusan) dan ketiga Pengawasan Eksternal (Dewan Etik Harus Bersifat Eksternal Murni) Dewan etik haruslah bersifat eksternal.
Korupsi Massal dalam Perspektif Nomokrasi Islam (Studi Kasus Korupsi DPRD Malang) Baskoro, Aji
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i1.2372

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan pelik di Indonesia. Tindakan korupsi yang mereka lakukan itu bukan hanya terjadi di pusat saja tapi juga di daerah. Salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan adalah korupsi massal DPRD Kota Malang. Ditinjau dari kaca mata nomokrasi Islam, korupsi massal tersebut telah menabrak prinsip-prinsip yang ada, seperti: prinsip kedaulatan (otoritas tertinggi), prinsip pengelolaan negara, prinsip relasi negara dan masyarakat dan prinsip tujuan sebuah negara. Perbuatan mereka dapat dikategorikan sebagai sariqah al-kubra (pencurian besar) yang hukumannya adalah hukuman mati. Selain itu, tindakan korupsi yang mereka lakukan tersebut juga telah melanggar norma-norma yang ada, baik secara ideologis, yuridis maupun sosiologis.
Fanatisme Politik Islam: Ideologisasi Partai Ka’bah di Jepara Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi Qosim, M. Rizal
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i1.2373

Abstract

Dinamika politik dan parpol Islam di Jepara menunjukkan sebuah transformasi politik yang cukup radikal. Fanatisme politik masyarakat Jepara belakangan semakin luntur. Mereka bisa goyah dengan banyak pilihan politik yang ada.  Politik Jepara yang dulunya didominasi warna ‘hijau’ sekarang mulai dikuasai oleh warna ‘merah’. Perubahan ini tentunya menarik untuk diteliti. Hal yang hendak diungkap dari penelitian ini adalah apa faktor yang menyebabka fanatisme politik di Jepara dan apa faktor yang melahirkan transformasi politik Jepara dari ‘hijau’ ke ‘merah’.  Penelitian ini hendak menjawab dua rumusan masalah; apa yang menyebabkan masyarakat muslim Jepara menjadi ideologis dan fanatis terhadap PPP; dan mengapa terjadi pergeseran dari fanatisme PPP menjadi pragmatis dalam berpolitik di Jepara?
Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia Guyanie, Gugun El
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i2.2471

Abstract

Tulisan ini akan menelaah mengenai penyelenggaraan upaya administratif di Indonesia untuk melihat bagaimana eksistensi dan urgensi upaya administratif dalam pemerintahan. Bagaimana eksistensi dan urgensi upaya administratif dalam pemerintahan di Indonesia? Bagaimanakah konsep atau pola ideal upaya administratif agar dapat menciptakan kemanfaatan serta perlindungan hukum untuk masyarakat? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi dan manfaat upaya administratif akan semakin memperoleh pengakuan, apabila jaminan serupa mengenai kebenaran dan keadilan juga diperoleh seperti halnya pada peradilan administrasi murni. Di samping itu, untuk mewujudkan upaya administratif yang ideal maka perlu dirumuskan pola upaya administratif yang meliputi Badan (Majelis) dan kedudukannya serta Hukum Acara (Hukum Formal) sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian upaya administratif.
Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Heryansyah, Despan
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i2.2472

Abstract

Harus diakui, memasuki usianya yang ke-14 tahun Mahkamah Konstitusi, kita masih tetap dalam fase pencarian format ideal pelembagaan MK. Sejak awal berdirinya pada tahun 2004, MK telah memberikan warna baru bagi perwujudan negara hukum di Indonesia, tidak berhenti sampai disitu, MK telah juga membuka ruang perdebatan baru yang dalam dan substantif di kalangan ahli hukum tata negara. Bagaimana tidak, kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dibuat oleh presiden dan DPR (lembaga negara konstitusional yang mendapat mandat lansung dari rakyat), adalah konstruksi baru yang sebelumnya tidak dikenal dan bahkan cenderung di haramkan dalam masa Trias Politika. Rumus dasarnya, bahwa masing-masing kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) itu terpisah dan tidak boleh saling mencampuri. Namun MK bukanlah tanpa cacat sama sekali, dari aspek struktur, sudah ada dua hakim MK yang saat ini mendekam di penjara karena terbukti melakukan korupsi. Ditambah lagi dengan berbagai pelanggaran etik yang dilakukan oleh beberapa hakim lain. Sedangkan dari aspek kewenangan, sudah banyak pihak yang mengkritisi beberapa keputusan MK yang dinilai tidak lagi berpihak pada keadilan. Pada mulanya, Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, namun melalui putusannya sendiri, MK membatalkan kewenangan tersebut sehingga saat ini, pengawasan hanya dilakukan oleh internal kelembagaan MK sendiri. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh urgensi pengawasan hakim MK oleh Komisi Yudisial. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif.
Politik Legislasi Perda Syari’ah di Sumatera Barat Guyanie, Gugun El; Tamtowi, Moh
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i1.2377

Abstract

Penelitian ini bermula dari hipotesa bahwa ketika partai-partai Islam bergururan, dan pada saat yang sama organisasi-organisasi Islam radikal banyak bermunculan, maka bisa diduga, maraknya Perda-Perda syariah di berbagai daerah di Indonesia dipicu oleh aspirasi organisasi-organisasi Islam radikal. Melalui tekanan politik yang mereka lakukan, meliputi penerapan Perda syariah di sejumlah daerah di Indonesia. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, yakni; Bagaimana peran organisasi Islam dalam menginisiasi dan pembahasan perda Syariah di Sumatra Barat; Mengapa di Sumatra Barat banyak melahirkan Perda Syariah.
Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung Dzulqornain, Rizqo; Nurrizky, Ridho Hadi
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i2.2409

Abstract

Mahkamah Agung tidak dapat menguji AD/ART partai politik dikarenakan AD/ART partai politik bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan doktrin konstitusionalisme, pengujian AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung dapat dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk menemukan constitutional important pengajuan pengujian AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung. Kedua, untuk menguraikan doktrin konstitusionalisme dalam memandang pengajuan pengujian AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktriner dengan basis data sekunder. Urgensi penelitian ini adalah meneliti peran dan manfaat hukum dalam membuat terobosan dilakukannya pengujian AD/ART partai politik di Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan: 1) terdapat 3 (tiga) alasan kebutuhan pengujian AD/ART partai politik. Pertama, penting secara konstitusional (constitutional important). Kedua, menjaga dari prosedur pembentukan dan pengakomodiran norma yang inkonstitusional akibat dari interaksi politik. Ketiga, pengejawentahan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945; 2) AD/ART partai politik sekalipun bukan merupakan peraturan perundang-undangan tetap dapat diuji di Mahkamah Agung
Larangan Kepemilikan Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta Perspektif Hukum Positif Maulana, Afan Husni
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i2.2427

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi Instruksi Gubernur DIY No: K.898/I/A/75 yang berisi bahwa warga non pribumi tidak diperbolehkan mempunyai memiliki hak kepemilikan tanah di Yogyakarta khususnya warga keturunan Tionghoa. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan hak asasi manusia. Karena setiap warga negara berhak untuk memiliki hak milik tanah tanpa memandang agama, ras, kesukubangsaan maupun perbedaan yang lain seperti apa yang ada di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Menilik pokok masalah tersebut, maka pertanyaan mengapa Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak diperkenankan memiliki hak milik tanah di Yogyakarta? Bagaimana larangan kepemilikan tanah WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta berdasarkan hukum positif? Penelitian ini termasuk studi pustaka yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Gubernur DIY No: K.898/I/A/75 memiliki sifat lex specialis derogat legi generali karena peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Yogyakarta bertentangan dengan perundang-undangan yang ada di atasnya. Meskipun demikian, mereka tidak dapat mengajukan judicial review karena Yogyakarta sendiri diberi keistimewaan mengenai pertanahan seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012 dalam Pasal 7. Itikad baik dari Gubernur DIY ialah untuk menghindari penguasaan tanah oleh warga keturunan Tionghoa seperti yang terjadi pada masa penjajahan. Ketika masyarakat tinggal di sebuah daerah istimewa harus siap dengan konsekuensinya seperti mengenai penetapan gubernur dan wakil gubernur yang semestinya ditetapkan secara demokratis, namun hal tersebut tidak berlaku di daerah istimewa.
Prinsip Sustainable Development dalam Penegakan Hukum Lingkungan Aufa, Ali Agil
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i2.2473

Abstract

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia semakin kompleks. Pemanasan global, banjir bandang, kebakaran hutan, penipisan ozon, dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah beberapa contoh kasus yang terjadi. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah karena perbuatan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan sudah bukan hal yang asing lagi karena tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara dunia. Kebijakan dalam hal hukum lingkungan di Indonesia menjadi sorotan baik dalam substansi maupun penerapannya. Beberapa kasus yang terjadi seperti kebakaran hutan di Riau, Kalimantan dan Sumatera, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam berlebihan, dan pencemaran sungai akibat limbah menunjukkan bahwa penerapan kebijakan hukum lingkungan di Indonesia masih bermasalah. Pada zaman sekarang ini, prinsip sustainable development adalah salah satu dari prinsip-prinsip hukum lingkungan yang paling penting. Kebijakan hukum lingkungan harus menerapkan prinsip tersebut. Dengan mengutamakan pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan lingkungan bisa menjadi lebih terkendali dan kelestariannya terjaga. Tulisan ini dibagi menjadi empat materi pembahasan yang akan dimulai dengan pendahuluan, kemudian menjelaskan prinsip sustainable development, permaslahan terkait dengan hukum lingkungan di Indonesia, bagaimana hukum lingkungan menjawab tantangan permasalahan lingkungan serta sedikit membahas pandangan hukum Islam dalam perlindungan lingkungan dan diakhiri dengan kesimpulan.

Page 1 of 7 | Total Record : 62

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 2 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam