<![CDATA[Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang terjadi di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki masih berjalan belum maksimal karena masih ada diantara masyarakat yang kriterianya tergolong mampu namun, mendapatkan program BPNT. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa penyaluran bantuan pangan non tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lemoe.Metode penelitian penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.Sumber primer dalam penelitian adalah pegawai Kelurahan, Pendamping BPNT Dinas Sosial dan masyarakat penerima bantuan pangan non tunai. Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini bahwa: 1) Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Lemoe tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dapat mengurangi beban pengeluaran pangan sehingga dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, 2) Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 terkait penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang terdata dalam Data Kesejahteraan Sosial (DTKS).Namun, dalam kenyataannya data tersebut tidak rutin diperbaharui sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai. 3) Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena sesuai dengan prinsip Tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khalifah dan prinsip keadilan, namun dari segi prinsip keadilan khususnya dalam pengambilan data peserta BPNT, petugas BPS harus lebih bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memperoleh data yang lebih akurat demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.]]>
Copyrights © 2022
