<![CDATA[Abstrack The entry into force of the Constitutional Court Decision Number 107/PUU-XIII/2015 nullifies the entry into force of Article 7 paragraph (2) of Law Number 5 of 2010 concerning Amendments to Law Number 22 of 2002 concerning Clemency which regulates the deadline for filing a request for clemency within 1 (one) year after the court decision obtains permanent legal force. With the entry into force of the Constitutional Court Decision, it means that there is no longer a time limit for submitting requests for clemency for convicts. The absence of a time limit for submitting requests for clemency raises problems in the implementation of capital punishment for death convicts. This study aims to find out the rules regarding filing a request for clemency and to find out and analyze the impact of the Constitutional Court Decision Number 107/PUU-XIII/2015 concerning the deadline for filing a request for clemency for death row convicts on the execution of death sentences. To find out this impact, in this study the research conducted was normative legal research with an analytical descriptive approach. The normative legal research method is a legal research method that is carried out by examining library materials by searching regulations and literature relating to the problem under study, such as laws, books, theses, magazines and internet searches. related to this research. The final results of this study, it is known that the implementation of the Constitutional Court Decision Number 107/PUU-XIII/2015 regarding the deadline for filing a request for clemency for death row convicts against the execution of death sentences has positive and negative impacts. The positive impact is that convicts whose court decisions have passed 1 (one) year at the time, but have not yet applied for clemency have the opportunity to apply for clemency from the president and death row convicts who have not been executed but whose court decision has passed 1 (one) year are given the opportunity to make efforts to changing the criminal verdict by evaluating the judge's decision and giving time to death row convicts to regret before carrying out the death sentence. While the negative impact is that law enforcement is not effective, criminal law policy objectives are not achieved, and legal protection is not fulfilled.Keywords: Constitutional Court Decision, Clemency, Death Penalty Abstrak Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 menghapus berlakunya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang mengatur tentang batasan waktu pengajuan permohonan grasi hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah putusan pengadilah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi berarti tidak ada lagi batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana. Tidak adanya batasan waktu pengajuan permohonan grasi menimbulkan permasalahan terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan tentang pengajuan permohonan grasi dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terkait batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati terhadap pelaksanaan hukuman mati. Untuk mengetahui dampak tersebut, maka dalam penelitian ini penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti undang-undang, buku, skripsi, majalah dan pencarian di internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil akhir dari penelitian ini, diketahui bahwa berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terkait batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati terhadap pelaksanaan hukuman mati memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, yaitu terpidana yang putusan pengadilannya telah lewat 1 (satu) tahun pada saat itu, tapi belum mengajukan grasi memiliki kesempatan untuk mengajukan grasi kepada presiden, terpidana mati yang belum dieksekusi mati, tetapi putusan pengadilannya telah lewat 1 (satu) tahun memiliki kesempatan melakukan upaya untuk merubah putusan pidananya dengan mengevaluasi putusan hakim, dan memberikan waktu kepada terpidana mati untuk menyesal sebelum dilakukannya eksekusi mati. Sedangkan dampak negatif, yaitu penegakan hukum tidak efektif, tujuan kebijakan hukum pidana tidak tercapai, dan perlindungan hukum tidak terpenuhi.Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Grasi, Pidana Mati]]>
Copyrights © 2023
