Jurnal Fatwa Hukum
Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum

IMPLEMENTASI KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM PELAKSANAAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN (KECAMATAN ENTIKONG DI KALIMANTAN BARAT)

SITI SUSIANA NIM. A1011151031 (Faculty of Law Tanjungpura University)



Article Info

Publish Date
22 Mar 2023

Abstract

AbstractThe fulfillment of the right to health is a very fundamental and invaluable right for the implementation of other human rights. The realization of this right to health can be achieved through several diverse approaches, such as the establishment of health policies or the implementation of programs on health in the hope of covering the right to health for citizens specifically in the border area. The process of fulfilling the right to health for people in border areas encountered obstacles, for example, the distribution of health workers and its imbalance composition is being a proplem in improving the quality of equitable distribution of health worker. Then what is an obstacle to increasing the equitable distribution of health workers is the difficult geographical location and infrastructure conditions in border area that are still limited, as well as the lack of interest from health workers to work in border areas.Keywords: fulfillment of rights, health, border area. AbstrakPemenuhan hak atas kesehatan merupakan hak yang sangat fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia lainnya. Realisasi atas hak kesehatan ini dapat dicapai melalui beberapa pendekatan yang beragam, seperti pembentukan-pembentukan kebijakan kesehatan atau pelaksanaan program-program tentang kesehatan dengan harapan terpenuhinya hak atas kesehatan bagi warga negara khususya di daerah perbatasan. Pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat di daerah perbatasan dijumpai kendala-kendala dalam pemenuhannya, di antaranya yaitu dalam rangka peningkatan kualitas pemerataan tenaga kesehatan, permasalahannya adalah penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata dan komposisi tenaga kesehatan yang tidak berimbang. Kemudian yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan pemerataan tenaga kesehatan ialah letak geografis yang sulit dan kondisi infrastruktur di daerah perbatasan yang masih terbatas, serta masih kurangnya minat dari tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah perbatasan.Kata Kunci: pemenuhan hak, kesehatan, wilayah perbatasan

Copyrights © 2023






Journal Info

Abbrev

jfh

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum ...