ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN DANA ALOKASI UMUM DAN PENGURANGAN MANDIRI DANA ALOKASI KHUSUS PADA KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

Nugroho Purbo Pambudi (Maksi FEB UGM)

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Vol 6, No 1 (2018): February

Problematika keuangan merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi setiaporganisasi. Pada tahun 2016, Pemkab Gunungkidul menghadapi permasalahan keuangansaat menghadapi kebijakan penundaan penyaluran DAU dan pengurangan mandiri DAK.Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan respons Pemkab Gunungkidul saatmenghadapi permasalahan keuangan tersebut dan menganalisis lebih jauh konsekuensinyaterhadap kinerja dan rencana pembangunan pemda. Hasil penelitian diharapkan dapatmenjadi referensi peneliti lain dan referensi bagi pemda saat menghadapi kondisi sejenis.Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menghasilkanbeberapa poin utama. Pengurangan pendapatan Dana Perimbangan, yaitu DAU dan DAK,menjadi permasalahan keuangan bagi Pemkab Gunungkidul. Penanganan pengurangananggaran pada Pemkab Gunungkidul berupa sumber dana alternatif dan efisiensi anggaran.Efisiensi dicapai dengan cara perencanaan prioritas dan melepaskan kewenangan. PemkabGunungkidul lebih efisien mencapai kinerjanya. Dari 16 indikator kinerja sasaran strategis,realisasi kinerja 15 sasaran strategis dikategorikan sangat berhasil dan realisasi 1 sasaranstrategis dikategorikan cukup berhasil. Realisasi keuangan dan realisasi fisik PemkabGunungkidul tahun 2016 merupakan realisasi tertinggi sepanjang 4 tahunterakhir.Realisasi keuangan Pemkab Gunungkidul tahun 2016 sebesar 93,85% darianggarannya. Realisasi fisik Pemkab Gunungkidul tahun 2016 sebesar 96,74% dari target