ANALISIS PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Alifah Anggun Pratiwi (Maksi Feb UGM)

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Vol 5, No 4 (2017): November

Manajemen berbasis kinerja memfokuskan pada pengukuran kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome) bukan hanya sekedar pengukuran input dan output saja (Julnes 2006). Hal tersebut disebabkan karena publik atau masyarakat menginginkan hasil akhir, manfaat, dan dampak positif yang dirasakan atau diperoleh (Mahmudi 2015). Manajemen berbasis kinerja memerlukan alat sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja yaitu pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja indikator kinerja memiliki peranan penting untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program instansi pemerintah. Indikator kinerja yang digunakan harus diarahkan untuk berorientasi pada hasil agar dapat memenuhi tuntutan manajemen berbasis kinerja. Oleh karena itu dalam menyusun indikator kinerja harus diarahkan untuk berorientasi pada hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan indikator kinerja pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan menganalisis kesesuaian informasi indikator kinerja dari dokumen perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja termasuk mengidentifikasi adanya tekanan isomorfisma koersif dalam penyusunan indikator kinerja. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Pemkab Purbalingga dalam menyusun indikator kinerja. Serta upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menyusun indikator kinerja agar berorientasi pada hasil. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian informasi indikator kinerja dari dokumen perencanaan sampai dengan dokumen pelaporan kinerja. Indikator kinerja yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum berorientasi pada hasil dibuktikan dengan 73% indikator kinerja berorientasi pada usaha (service delivery outcome) sedangkan 23% indikator kinerja berorientasi pada hasil (community outcome). Adanya tekanan isomorfisma koersif dalam menyusun indikator kinerja. Kendala-kendala dalam penyusunan indikator kinerja antara lain sumber daya manusia, perubahan aturan, dan komitmen organisasi. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam menyusun indikator kinerja agar berorientasi pada2hasil antara lain pelatihan dan sosialisasi tentang penyusunan indikator kinerja bagi seluruh OPD, koordinasi yang solid antara bappelitbangda dan bagian organisasi setda dalam menindaklanjuti temuan Kemenpan RB, serta pemberian reward dan punishment untuk meningkatkan komitmen organisasi OPD.