<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Kalimantan dalam rentang waktu 2011-2015. Kondisi keuangan diukur dengan menggunakan model enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) yakni 1) solvabilitas jangka pendek, 2) solvabilitas jangka panjang, 3) solvabilitas anggaran, 4) fleksibilitas keuangan, 5) solvabilitas layanan, dan 6) kemandirian keuangan. Tahun 2015 terdapat tambahan dimensi solvabilitas operasional karena pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan dokumen sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kalimantan selama lima tahun (2011 s.d 2015). Data yang digunakan sebanyak 272 LHP LKPD, sementara 27 LHP tidak digunakan karena beropini tidak wajar dan disclimer. Hasil penelitian ini berupa pemeringkatan dan pengkategorian, serta deskripsi karakterisik atas tiga pemda tertinggi dan tiga pemda terendah indeks kondisi keuangannya (IKK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pemerintah daerah di Kalimantan dengan nilai indeks kondisi keuangan yang tertinggi di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Berau (IKK 0,504), pemerintah kota Balikpapan (IKK 0,705), dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur (IKK 0,689). Sedangkan pemerintah daerah dengan nilai indeks kondisi keuangan yang terendah di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Bulungan (IKK 0,155), pemerintah kota Tarakan (IKK 0,146), dan pemerintah provinsi Kalimantan tengah (IKK 0,216). Selama kurun 2011 s.d 2015, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang konsisten menempati lima tertinggi IKKnya yakni pemerintah kabupaten Berau dan pemerintah kota Bontang. Sementara pemerintah provinsi yang konsisten menempati posisi tiga tertinggi IKKnya yakni pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.Selanjutnya hasil identifikasi karakteristik pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan IKK tertinggi cenderung memiliki tingkat kemakmuran dan efisiensi keuangan yang lebih baik, biaya barang dan jasa yang lebih tinggi, serta jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan pemerintah daerah dengan IKK terendah.]]>
Copyrights © 2018
