<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 164 pemerintah daerah di Sumatra dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) ketepatan waktu pengungkapan dan (4) frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah tersebut. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan menggunakan 29 indikator untuk tahun anggaran 2015 dan 27 indikator untuk tahun anggaran 2016.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 157 website resmi pemda yang dijadikan objek penelitian, rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Sumatra ialah sebesar 13,79% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 9,39% di tahun 2016. Selain itu, hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah daerah di Sumatra baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup transparan (insufficient).Karakteristik yang dapat menjadi pembeda tingkat transparansi pemda peraih indeks transparansi tertinggi dan terendah adalah (1) total aset pemerintah daerah, (2) jumlah anggota DPRD, (3) rasio PAD, (4) total belanja daerah, (5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (6) opini BPK atas LKPD, dan (7) jumlah penduduk]]>
Copyrights © 2017
