<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan secara komprehensif pemerintah daerah se-Jawa tahun 2011-2015. Konsep untuk mengukur kondisi keuangan ini terdiri atas tujuh dimensi yaitu solvabilitas jangka panjang, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas operasional, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, dan kemandirian keuangan. Terdapat duapuluh sembilan indikator yang membentuk dimensi kondisi keuangan. Dimensi-dimensi ini akan digabung menjadi indeks komposit kondisi keuangan (IKK) sebagai dasar pemeringkatan dan pengkategorian. Setelah diperoleh hasil pengukuran, dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik pemerintah daerah yang memiliki peringkat tertinggi dan terendah. Hasil penelitian menunjukkan terdapatPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan opini wajar memiliki kondisi keuangan yang berbeda-beda. Pada periode 2015, peringkat tertinggi kondisi keuangan masing-masing level pemerintah daerah diraih oleh Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Selama kurun waktu 2011-2015, pemerintah kabupaten/kota yang konsisten berada pada sepuluh peringkat tertinggi adalah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sidoarjo, Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, dan Kota Cilegon. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota yang konsisten berada pada sepuluh peringkat terendah adalah Kabupaten Pemalang, Kabupaten Garut, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi.]]>
Copyrights © 2016
