<![CDATA[Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kerjasama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah serta potensi pemanfaatannyadalam rangka pemeriksaan pajak pusat, serta mengidentifikasi dan menganalisis kendalakendalayang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kerja sama dan pemanfaatan data dalam rangka pemeriksaan pajak pusat. Metode penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatifstudi kasus dengan fokus pada pelaksanaan di pajak pusat. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian - Dalam pelaksanaan kerja sama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah diidentifikasi terdapat tiga kegiatan utama yang difokuskan pada kegiatan yang dilaksanakan di DJP (pajak pusat), yaitu kegiatan persiapan pertukaran data, kegiatan pertukaran dan pemanfaatan, dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kerja sama pertukaran data ini juga berpotensi untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemeriksaan pajak pusat, yaitu sebagai tindak lanjut dari mekanisme pengawasan dan dapat menjadi data pembanding dalam proses pengujian pemeriksaan. Pelaksanaan dan pemanfaatan data hasil kerja sama ini masih belum optimal. Hal ini terjadi karena ada dimensi birokrasi yang menghambat pelaksanaan kerja sama, seperti dimensi formalisasi, standardisasi, spesialisasi, dan hierarki, serta adakendala perbedaan infrastruktur antara DJP dan pemda dan kendala data. Kendala spesifik yangdiidentifikasi menjadi penyebab belum optimalnya pemanfaatan dalam rangka pemeriksaanpajak pusat adalah kendala administratif, yaitu dengan tidak diusulkannya pemeriksaan sebagaitindak lanjut dari mekanisme pengawasan, serta kendala teknis, yaitu dengan tidak tersedianyadata hasil pertukaran data perpajakan sehingga kurang lengkap dan kurang relevan untukdigunakan sebagai data pembanding.]]>
Copyrights © 2022
