<![CDATA[Abstrac Mediation is a settlement of disputes pursued by the litigants by way of peace with the assistance of a third party. In accordance with PERMA No. 1 of 2016 that mediation is an obligation that must be obeyed by all courts in the territory of Indonesia. The Pontianak District Court in default cases that researchers encountered from cases entered in the SIPP (Case Tracing Information System) from 2020, namely the successes and failures in the mediation process were not comparable, so it can be said that the Pontianak District Court was not optimal. Based on the above, the authors need to further examine the effectiveness of mediation in default cases at the Pontianak District Court after the entry into force of PERMA No. 1 of 2016.The formulation of the problem: What are the inhibiting factors in carrying out mediation of default cases at the Pontianak District Court? This research is a normative research, through the nature of descriptive research with the analysis used by the author, namely qualitative data so that the writer can describe the description of the data obtained and relate them to one another to get general conclusions.The results of the study show that the mediation process in the Pontianak District Court. From the data on default cases that were entered in 2020 with a total of 31 cases, none of the cases were successful through mediation, so it cannot be said to be effective due to the lack of awareness of the litigants about the importance of solving problems through mediationKeywords: Default, Effectiveness, Mediation, PERMA Factor No. 1 yea 2016. Abstrak Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak berperkara dengan cara perdamaian dengan dibantu pihak ketiga. Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa mediasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua peradilan yang ada di wilayah Indonesia. Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara wanprestasi yang peneliti temui dari perkara masuk di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dari tahun 2020, yaitu tidak sebanding antara keberhasilan dan kegagalan dalam proses mediasi sehingga dapat dikatakan kurang optimalnya Pengadilan Negeri Pontianak. Berdasarkan hal di atas, maka penulis perlu untuk meneliti lebih jauh tentang efektifitas mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Pontianak Pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016.Adapun rumusan masalahnya: Apa saja faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Pontianak? Penelitian ini adalah penelitian normatif, melalui sifat penelitin deskriptif dengan analisis yang digunakan penulis yaitu data kualitatif sehingga penulis dapat menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menguhubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan umum.Hasil penelitian menunjukan bahwa proses mediasi di Pengadilan Negeri Pontianak. Dari data perkara wanprestasi yang masuk pada tahun 2020 dengan jumlah 31 perkara tidak ada satupun perkara yang berhasil melalui mediasi sehingga belum dapat dikatakan efektif yang disebabkan kurangnya kesadaran para pihak yang berperkara tentang pentingnya penyelesaian permasalahan melaui mediasiKata Kunci: Wanprestasi, Efektifitas, Mediasi, Faktor PERMA No. 1 Tahun 2016.]]>
Copyrights © 2023
