PELAKSANAAN PASAL 33 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR. 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Pada Rumah Makan Di Kota Pontianak)

DWI ALVHIZA ANUGRAH NIM.A1012151173 (Faculty of Law Tanjungpura University)

Jurnal Fatwa Hukum
Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum

ABSTRACT The restaurant business promises enough to get and provide substantial profits in supporting household life. Therefore, if you look at the area of Pontianak City, it can also be said to provide business fields and open promising household businesses.However, on the one hand, besides providing benefits that are quite influential on household life, restaurant entrepreneurs should also pay attention to what are their obligations and prohibitions in the restaurant business, which generally depend on LPG as the main support in carrying out this business. So to get the benefits, the restaurant business owners put aside the ban on the use of LPGThe 3 kg that is prohibited for business use is meant because LPG is meant only for the benefit of households, especially and micro-businesses.The prohibition is contained in the Pontianak City Regional Regulation No. 112019 concerning Public Order where the Regional Regulation which is also regulated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 104 of 2007 Article 3 paragraph (1) explains that 3 Kg LPG gas is only for households and micro businesses and is also regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 2008Concerning MSMEs, this was further emphasized in the Circular Letter of the Minister of Energy and Mineral Resources Number26 of 2009 concerning the supply and distribution of Lequefield petroleum gas (LPG)3 Kg and a letter from the Director General of Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources, dated 23March 2918 Number 3212/12/DJM.0/2018 concerning controlling 3 Kg LPG gas users for food/bakery businesses, commercial businesses, industry and transportation is also prohibited from using 3 Kg melon gas cylinders. Keywords ; supervision and control.ABSTRAK Usaha rumah makan cukup memberikan janji untuk mendapakan dan memberikan keuntungan yang cukup besar dalam menunjang kehidupan rumah tangga oleh sebab itu jika melihat luasnya wilayah Kota Pontianak juga dapat dikatakan memberikan lapangan usaha dan membuka usaha rumah tangga yang menjanjikan .Namun disatu sisi selain memberikan keuntungan yang cukup berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga juga seharusnya peara pengusaha rumah makan juga harus memperhatikan apa yang menjadi kewajiban dan larangannya dalam usaha rumah makan tersebut yang pada umumnya tergantung kepada gas elpizi sebagai penunjang utama dalam melaksakan usaha tersebut. Sehingga untuk mendapatkan keuntungannya para pemilik usaha rumah makan ini mengeyampingkan larangan penggunaan gas elpizi3 Kg yang dilarang untuk digunkan usaha dimkasud karena gas elpizi dimaksud hanya untuk kepentingan rumah tangga khususnya dan usaha mikro.Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dimana Peraturan   Daerah tersebut yang juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Paasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa gas LPG 3 Kg hanya untuk rumah tangga dan usaha mikro dan juga diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008Tentang UMKM, kemudian dipertegas lagi dalam Surat Edaran Menteri ESDM Nomor26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian Lequefield petroleum gas (LPG)3 Kg dan surat Direktur Jenderal Minyak dan gas bumi Kementerian ESDM tanggal 23Maret 2918 Nomor 3212/12/DJM.0/2018 perihal pengendalian pengguna gas LPG 3 Kg untuk usaha makanan/ bakery, usaha komersial, industry dan transportasi juga dilarang menggunakan tabung gas melon 3 Kg. Kata kunci ; pengawasan dan penertiban.