KESADARAN HUKUM STATUS HUKUM PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DESA KADEMANGAN

Aprillio Poppy Belladonna (JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN, STKIP PASUNDAN CIMAHI)
Neneng Tripuspita (JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN, STKIP PASUNDAN CIMAHI)
Yayuk Hidayah (PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA)

Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Vol 14, No 1 (2023): April

Penelitian ini berlatar belakang kurangnya kesadaran masayarakat akan status hukum perkawinan. Padahal perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menjamin kepastian bagi subjek hukum. Padahal taat dan patuh pada hukum yang berlaku merupakan bagian dari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Rendahnya kesadaran hukum berkenaan dengan administrasi kependudukan yang di anggap masyarakat bukanlah hal yang penting untuk dimiliki. Peneliti menemukan bahwa di desa Kademangan masih banyak masyarakat belum melaksanakan praktik perkawinan yang tidak sah tercatat secara administratif negara dan tentunya akan membawa banyak dampak  secara hukum. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat desa Kademangan memiliki kesadaran hukum yang masih rendah khusunya dalam status perkawinan yang merupakan perwujudan warga negara yang taat dan patuh akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga masyarakat desa Kademangan belum bisa dikatakan sebagai warga negara yang baik.