<![CDATA[Penelitian ini di latarbelakangi oleh ketiadaan pembaharuan pengaturan gadai
pada umumnya, ketiadaan sistem pengecekan dan pendaftaran gadai saham warkat secara khusus, serta proses eksekusi terhadap gadai saham yang penuh ketidakpastian. Berdasarkan keadaan tersebut, maka penelitian ini akan meneliti bagaimana pengaturan pelaksanaan
gadai saham warkat di Indonesia dan bagaimana upaya menjamin kepastian hukum dalam eksekusi gadai saham warkat dalam hal debitur wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang kemudian dapat disimpulkan: 1. Tidak terdapatnya pengaturan terkait pengecekan dan pendaftaran gadai saham yang kredibel dan mudah diakses, serta absennya sistem pencatatan gadai secara publik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM). Maka dari itu,
daya tarik gadai saham PT tertutup masih jauh tertinggal, karena rendahnya kredibilitas
atas saham yang dijadikan sebagai jaminan, 2. Terdapat kesukaran untuk menjawab permasalahan-permasalahan terkait eksekusi gadai saham, hal tersebut disebabkan karena ketentuan eksekusi gadai masih tetap mengacu pada ketentuan umum yang diatur dalam KUHPerdata yang mana ketentuan tersebut tidak sistematis, fleksibel dan bahkan tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya.]]>
Copyrights © 2023
