Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata
Atika Riyani
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN GADAI SAHAM DENGAN WARKAT
DALAM PERJANJIAN KREDIT Atika Riyani; Sigit Nurhadi Nugraha; Muhammad Rusydi
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 2 No 1 (2023): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v2i1.3475

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh ketiadaan pembaharuan pengaturan gadai 
pada umumnya, ketiadaan sistem pengecekan dan pendaftaran gadai saham warkat secara khusus, serta proses eksekusi terhadap gadai saham yang penuh ketidakpastian. Berdasarkan keadaan tersebut, maka penelitian ini akan meneliti bagaimana pengaturan pelaksanaan 
gadai saham warkat di Indonesia dan bagaimana upaya menjamin kepastian hukum dalam eksekusi gadai saham warkat dalam hal debitur wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang kemudian dapat disimpulkan: 1. Tidak terdapatnya pengaturan terkait pengecekan dan pendaftaran gadai saham yang kredibel dan mudah diakses, serta absennya sistem pencatatan gadai secara publik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola 
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM). Maka dari itu, 
daya tarik gadai saham PT tertutup masih jauh tertinggal, karena rendahnya kredibilitas 
atas saham yang dijadikan sebagai jaminan, 2. Terdapat kesukaran untuk menjawab permasalahan-permasalahan terkait eksekusi gadai saham, hal tersebut disebabkan karena ketentuan eksekusi gadai masih tetap mengacu pada ketentuan umum yang diatur dalam KUHPerdata yang mana ketentuan tersebut tidak sistematis, fleksibel dan bahkan tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya.
Co-Authors Muhammad Rusydi Sigit Nurhadi Nugraha