<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Pembelajaran Kebijakan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang secara spesifik dikhususkan pada daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terpencil). Metode peneltian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode kajian pustaka. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Diperlukan kebijakan yang afirmatif dalam pemberian kesejahteraan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) di daerah 3T dalam mendukung agenda peningkatan pelayanan publik di tengah keterbatasan. Kemudian analisis pembelajaran kebijakan pada level mikro, aktor dan implementasi kebijakan mengacu pada konfigurasi sosial. Pada level meso, pembelajaran kebijakan bertumpu pada peran sains dan pengetahuan. Dan pada level makro, yang mengutamakan pendekatan sistem dan lintasan kebijakan.]]>
Copyrights © 2022
