Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Articles
328 Documents
<![CDATA[Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Ujang Badru Jaman]]>;
<![CDATA[Agung Zulfikri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.566 KB)
<![CDATA[Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan seksual nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) berupa tambahan dari peraturan perundang undangan pemerintah yang baru yang perlu di kaji lebih dalam dengan tujuan untuk membantu melawan kejahatan seksual, penelitian ini membahas kajian yang lebih dalam tentang UU TPKS dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menjawab peran penting masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat pada UU TPKS. Hasil dari pembahasan penelitian ini terdapat dua yang pertama dimana didapat bahwa UU TPKS ini memberikan perlindungan payung hukum yang baik kepada para korban yang telah terlibat dan yang kedua hasil dari pembahasan ini UU TPKS memuat tindak pidana dan non pidana dalam memberantas para pelaku tindak kekerasan seksual ini.]]>
<![CDATA[Urgensi Legalitas ganja untuk kepentingan medis ]]>
<![CDATA[Agung Zulfikri]]>;
<![CDATA[Ujang Badru Jaman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.817 KB)
<![CDATA[Ganja adalah tanaman yang memiliki manfaat obat. Namun, penggunaan ganja dilarang oleh undang-undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sejumlah penelitian tentang manfaat tanaman ganja untuk obat telah menciptakan perdebatan baru di Indonesia mengenai manfaat relatif dari hukuman pidana dan perawatan medis. Esai ini menyelidiki kebutuhan dan efek legalisasi ganja obat. Kategori penelitian adalah penelitian kepustakaan, dan metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif hukum. Pemerintah harus memperhitungkan efek ini karena melegalkan ganja untuk penggunaan medis memiliki banyak manfaat dari berbagai perspektif. melegalkan ganja untuk keperluan medis, yang berdampak pada ekonomi, industri, dan sejumlah sektor lainnya.]]>
<![CDATA[Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang ]]>
<![CDATA[Ujang Badru Jaman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.835 KB)
<![CDATA[Lembaga Jaminan Fidusia sudah banyak digunakan masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha terutama perusahaan pembiayaan dan Perbankan. Artikel ini membahas persoalan mengenai Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan utang . Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi Jaminan Utang di perbankan menurut Undang - Undang Jaminan Fidusia dikategorikan sebagai penerima hak sebagai Piutang, sehingga dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Pihak bank dalam pemberian kredit kepada masyarakat diharuskan dibuatkan HKI sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku, untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi para pihak terkait]]>
<![CDATA[Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data ]]>
<![CDATA[Denda Ginanjar]]>;
<![CDATA[Arief Fahmi Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (491.852 KB)
|
DOI: 10.58812/jhhws.v1i01.7
<![CDATA[Mengingat pelanggaran dan aktivitas ilegal kini telah berkembang di ruang yang dikenal dengan cyber space, dengan menyasar informasi tentang data, kita dihantui oleh kejahatan yang tidak bisa kita lihat secara langsung, perlindungan negara saat ini tidak hanya dilakukan secara fisik melalui aktivitas yang terjadi di lapangan. , tetapi harus lebih ditingkatkan. Pelanggaran keamanan data pribadi sekarang berada dalam tahap pengembangan yang sangat awal. Memberikan perlindungan hukum atas data pribadi menjadi isu utama. Informasi dikumpulkan dengan mempelajari atau meninjau karya sastra, dan dilakukan analisis kualitatif. Menurut temuan penelitian, perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia dipandang kurang efektif, dan negara saat ini tidak cukup kuat untuk mengamankan data pribadi. Padahal, hingga saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Berdasarkan hal ini, penulis ingin menekankan pentingnya peraturan perlindungan data yang unik.]]>
<![CDATA[Reformulasi Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Tera Lesmana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.289 KB)
<![CDATA[Urgensi perumusan ulang Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan urgensi perumusan kebijakan diversi untuk mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak merupakan dua hal yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Mengulangi klausul diversi undang-undang, diversi hanya diperbolehkan dalam hal tindak pidana. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Diversi tidak secara akurat mencerminkan pengertian perlindungan anak karena harus berlaku untuk semua jenis kejahatan dan tidak tergantung pada ancaman pidana, Distraksi Kebijakan Reformulasi yang merepresentasikan Asas Perlindungan Anak memiliki aturan bahwa Diversi berlaku untuk semua bentuk tindak pidana, sehingga Reformulasi dapat digunakan untuk semua tindak pidana.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Tindakan Administrasi Pemerintah Terhadap Pemblokiran Akses SABH (Studi Putusan PTUN Jakarta Nomor 199/G/TF/2022/PTUN.JKT) ]]>
<![CDATA[Yunita Nur Khasanah]]>;
<![CDATA[Sabiila Yassarhah]]>;
<![CDATA[Yuli Febrianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.516 KB)
<![CDATA[Tindakan Administrasi Pemerintah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur tentang tindakan administrasi pemerintahan yang menjadi bahan sengketa pada peradilan tata usaha negara. Jika ditinjau dari sudut konsep dan teori belum ada kesepakatan dari para ahli mengenai jenis kategori dari tindakan administrasi pemerintah yang berada dalam undang-undang administrasi pemerintahan masuk kedalam tindakan hukum atau tindakan faktual, walaupun tidak berdampak signifikan secara yuridis akan tetapi akan sangat menarik jika ditelaah pada diskursus ilmu hukum. Analisis yang dilakukan pada Putusan PTUN JAKARTA Nomor 199/G/TF/2022/PTUN.JKT untuk mengetahui apakah terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindakan administrasi pemerintah. Pada peneltian kali ini memakai cara penelitian hukum dengan pendekatan normatif dan konseptual. Hasil yang diharapkan berupa analisis ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah.]]>
<![CDATA[Juridical Analysis of The Job Creation Law Based On The Theory of Legal Development Related To Investment Policy In The Regions ]]>
<![CDATA[Elly Kusbandini]]>;
<![CDATA[Endro Tri Susdarwono]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.907 KB)
<![CDATA[The government's focus in the field of regulation is to simplify various regulations and carry out several deregulations. Based on this, the government views that the implementation of the omnibus law can accelerate the simplification of regulations. It is known that investment or investment has an important role for the progress of a country or region. This is because investment is one of the sectors that can be used as a mainstay in increasing Regional Original Income. This study aims to conduct research on the juridical analysis of employment copyright laws based on the theory of legal development related to investment policies in the regions for case studies in Tegal Regency. This research includes normative legal research using primary and secondary data. The type of legal research is a comprehensive analytical study of primary legal materials and secondary legal materials. This study concludes that the Regional Government has the authority to provide investment administration services as stated in Law Number 32 of 2004 Article 14 paragraph (1) letter n. The forms of regional government authority in providing investment administration services include: a. Regulation, namely the making of Regional Regulations concerning Investment/Investment. b. Legalization, namely the granting of permits regarding investment/investment. c. Supervision/Control of the implementation of Investment/Investment d. Giving Sanctions/Awards to Business Entities/Investors. The Omnibus Law on Job Creation has several deeper corrections, especially in terms of the paradigm and substance of regulations regarding layoffs, permits, and regional autonomy (decentralization), but the law instead creates derivative rules which makes more and more new rules appear.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Asrama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Penghuni Asrama ]]>
<![CDATA[Danna Muhamad Bagas Abdurrahman]]>;
<![CDATA[Satria Utama Teja Sukmana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.738 KB)
<![CDATA[Asrama ,merupakan tempat untuk beristihat hingga dijadikan tempat tinggal untuk sementara oleh sebagian orang yang sedang bekerja maupun menuntut ilmu namun jauh dari rumah, ada juga sebagian orang yang belum memiliki rumah hunian tetap sehingga memutuskan untuk tinggal di asrama. Asrama merupakan sebuah bangunan tempat tinggal bagi sebagian orang untuk sementara waktu, dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Didalam kehidupan di asrama ada sebagian masalah yang timbul di dalamnya, beberapa masalah di kehidupan asrama ini menimbulkan perselisihan antara penyewa asrama dengan pihak penyelenggara asrama. Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini yaitu memberikan jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di asrama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik penyewa ataupun penyelenggara asrama serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penyewa asrama. Metode penelitian yang kami gunakan adalah normatif-empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan mengamati permasalahan yang terjadi di lapangan secara nyata, yang selanjutnya di analisis dan dihubungkan dengan bahan pustaka yang ada. Data yang kami gunakan ada dua macam, yang pertama data primer dimana didapatkan dengan melakukan wawancara langsung terhadap penghuni asrama hingga penyebaran angket. Data yang ke dua yaitu sekunder, dimana data ini didapat dari studi pustaka dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan hingga teori hukum.]]>
<![CDATA[Kesulitan Penyandang Tunarungu Dalam Melakukan Pembuatan Akta Tanah Ditinjau Dalam Perspektif Hukum ]]>
<![CDATA[Garin Dinda Azzalea]]>;
<![CDATA[Shafiyah Nur Azizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (419.505 KB)
<![CDATA[Pengampuan merupakan perlindungan yang diberikan untuk seseorang yang dianggap tidak cakap dalam hukum. Pada pasal 433 KUHPerdata Setiap orang yang dewasa, yang merasa dalam keadaan mata gelap (buta), gila, dan dungu harus ditaruh di bawah pengampuan, walaupun ia sesekali cakap dalam menggunakan pikirannya. Serta seseorang yang boros juga dapat di taruh di bawah pengampuan. Namun keabsahan seorang disabilitas di dalam melakukan perbuatan hukum, masih kurang jelas bagaimana kecakapan serta perlindungan hukumnya, termasuk disabilitas tunarungu yang di hadapan notaris di berikan perlindungan berupa pengampuan yang sebenarnya di dalam UU tidak dijelaskan lebih detail mengenai tunarungu yang masuk ke dalam pengampuan atau tidak, sehingga penyandang disabilitas dapat mengajukan surat permohonan pengampuan maupun tidak. .Pada tujuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada penyandang tunarungu (disabilitas) agar dapat memperoleh haknya (berupa akta) di hadapan notaris, ketika membuat suatu perbuatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan undang-undang. Penelitian ini dilakukan agar harapannya memperoleh jawaban yang jelas mengenai keabsahan seorang disabilitas tuna rungu dalam membuat akta tanah atas namanya sendiri. ]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Bisnis Waralaba Produk Dan Merek Dagang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Outlet Donat Bakar Cabang Haurgeulis) ]]>
<![CDATA[Irma Rachmayani]]>;
<![CDATA[Irvan Iswandi]]>;
<![CDATA[Ahmad Asrof Fitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.959 KB)
<![CDATA[Perdagangan saat ini lebih banyak didominasi oleh perdagangan produk dan jasa. Model perdagangan yang menjadi minat banyak orang saat ini adalah waralaba. Konsep waralaba mengandalkan kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha waralaba. Ada dua jenis waralaba, yaitu format bisnis dan waralaba produk dan merek dagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi bisnis waralaba produk dan merek dagang Donat Bakar/DOKAR ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi bisnis waralaba produk dan merek dagang Donat Bakar/DOKAR ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dimana penulis melakukan observasi dan menganalisis langsung data yang diperoleh di lapangan baik secara tertulis. bentuk atau bentuk lisan. Hasil penelitian diketahui bahwa sistem waralaba DOKAR cabang Haurgeulis merupakan jenis waralaba produk dan merek dagang yang menggunakan konsep waralaba lepas. Dalam aspek akad, waralaba ini tidak termasuk koperasi menurut Islam karena modalnya hanya dilakukan oleh perseorangan atau perseorangan dan tidak ada bagian untung rugi. Analisis yang lebih tepat adalah waralaba Donat Bakar menggunakan akad Al-bai’ dalam hal penjualan merek tersebut. Dalam aspek manajemen, sistem produksi, distribusi, dan manajemen telah ditata sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan menurut Islam dan selain itu franchise ini memiliki program rutin saling berbagi dengan tujuan agar Pelaksanaan waralaba ini sejalan dengan syariat Islam karena tidak hanya memikirkan keuntungan tetapi juga keuntungan bagi orang lain. Sehingga setelah melakukan penelitian ini, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan bisnis, bisnis franchise produk dan merek dagang di Cabang Donat Bakar Haurgeulis secara keseluruhan sudah sesuai dengan syariat Islam.]]>
