<![CDATA[Meningkatnya jumlah PKL di pusat pertumbuhan ekonomi dan di pusat-pusat perkotaan sekarang ini menjadi masalah yang urgen untuk diperhatikan. Keberadaan mereka acapkali dinilai sebagai faktor penghambat program tata letak dan tata ruang kota yang dilakukan oleh kebanyakan pemerintah daerah di Indonesia. Perspektif yang muncul akibat adanya PKL menuntut pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan yang nantinya diharapkan menjadi penengah dengan beberapa kepentingan yang ada. Produk kebijakan ini akan terwujud jika dalam proses kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat umum, terutama pelaku usaha Informal yakni PKL baik secara individual, perwakilan bahkan organisasi yang terbentuk dalam PKL tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan proses dan mekanisme, aktor, dan faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pasuruan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan pendekatan linear dan hierarkis dari atas kebawah. Hasil penelitian menunjukkan proses dan mekanisme implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 tentang penataan dan penertiban PKL di Kota Pasuruan terdapat tahapan-tahapan mekanisme yang masing-masing tahapan mempunyai tujuan dan target yang berbeda.]]>
Copyrights © 2015
