Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.691
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Educational Science and Technology JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH AKRUAL: Jurnal Akuntansi Sketsa Bisnis Journal of Public Administration Studies Journal Publicuho JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala FIKROH: JURNAL PEMIKIRAN DAN PENDIDIKAN ISLAM Journal of Management and Bussines (JOMB) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Best Journal of Administration and Management Journal Publicuho Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Karimah Tauhid Journal of Economic, Management and Entrepreneurship Al'Adalah Mozaic: Islamic Studies Journal Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Global Review of Tourism and Social Sciences
Aminullah Aminullah
Universitas Yudharta Pasuruan
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Strategi dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo) Iftianto, Kanda Aminullah
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategies in Improving Entertainment Tax Revenues For Local Revenue (Study at Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten). Local Revenue  is a source of funds that should be explored optimally to support the development of a local government.The problems were taken in this study is how the Strategy Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo in increasing entertainment tax revenues. The purpose of this study was to determine how the strategy taken by Strategy Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo in increasing local revenue through entertainment tax revenue.This research method is descriptive qualitative approach.The results obtained show that the Strategy Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo in doing strategy to increase revenue through the entertainment tax has taken the right steps in achieving those targets. Strategy Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo use intensification and extensification strategies toward local taxes. This effort proved successful due to the acquisition PAD in Sidoarjo of entertainment tax sector always exceeded the target set in 2011-2014   Keywords: Strategy, Local Revenue, Sidoarjo Government, Entertaiment tax   Abstrak: Strategi dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo). Guna menunjang pembangunan pemerintah daerah, terdapat suatu dana yang secara optimal harus digali yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang diambil oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo melalui penerimaan Pajak Hiburan. Penelitian ini menggunakan metode adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwaDinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam mewujudkan target strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak hiburan. Intensifikasi serta Ekstensifikasi pajak daerah adalah strategi yang digunakan. Berhasilnya upaya ini terbukti dengan perolehan PAD Kabupaten Sidoarjo dari sektor pajak hiburan selalu melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2011-2014.   Kata Kunci: Strategi, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pajak Hiburan 
Participatory Budgeting In Indonesia Private University Sayidah, Nur; Assagaf, Aminullah
AKRUAL: JURNAL AKUNTANSI Vol 10, No 1 (2018): AKRUAL: Jurnal Akuntansi
Publisher : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jaj.v10n1.p57-68

Abstract

This study aims to explore participatory budgeting practices of a private university in Surabaya. The research method use qualitative approach. The research site is Dr. Soetomo Surabaya. Informants in this study were Rector, Vice Retor, Deans and Head of Internal Audit. The data collection is mainly with participating observation. Researchers as vice chairman of the budget committee could follow budgeting process began with budget committee meetings, leaders meetings, senate meeting until the meeting with the foundation. Data were analyzed with Miles and Huberman's (1992) qualitative analysis technique. The result indicates that Vice Rector II acts as a leader have in the context of budgeting. Rector as a leader in university level and Chairman of the Foundation acts as a leader at the foundation level. Harmony and togetherness in the budgeting process is reflected in the participation of some players in establishment of work program. This process is in a way democratic. While, the balance is reflected in the process of budgetary increase in allowances.
Principal-Agent in Implementing Village Funds in Linggo Village, Kejayan District, Pasuruan Regency Aminullah, Aminullah
JPAS (Journal of Public Administration Studies) Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jpas.2021.006.02.2

Abstract

The village fund is one of the many policy programs carried out by the government sourced from the state budget (APBN) which is allocated directly to the village. But in the implementation of the village fund, there are still problems so that in general the village fund is still not effective. This study analyzes the role of actors in the implementation of village funds from the perspective of the principal-agent whose locus is in Linggo village, Kejayan district, pasuruan regency. The focus in this study is the role of principal and agent in the stages of planning, implementation, and reporting of the village fund by measuring the effectiveness of implementation through the principles for cultivating effective implementation practice. Novelty of this research is to see the effectiveness of the implementation of the village fund from the perspective of the relationship of the principal agent. This study aims to create a model of the effectiveness of the village fund policy implementation in linggo village, kejayan district. The results showed that the relationship between the principal and agent must increase oversight so that the policy objectives can be achieved.
Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan Aminullah Aminullah; Irfan Islamy; Khairul Muluk
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 18 No. 3 (2015)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1091.285 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2017.018.03.2

Abstract

Meningkatnya jumlah PKL di pusat pertumbuhan ekonomi dan di pusat-pusat perkotaan sekarang ini menjadi masalah yang urgen untuk diperhatikan. Keberadaan mereka acapkali dinilai sebagai faktor penghambat program tata letak dan tata ruang kota yang dilakukan oleh kebanyakan pemerintah daerah di Indonesia. Perspektif yang muncul akibat adanya PKL menuntut pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan yang nantinya diharapkan menjadi penengah dengan beberapa kepentingan yang ada. Produk kebijakan ini akan terwujud jika dalam proses kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat umum, terutama pelaku usaha Informal yakni PKL baik secara individual, perwakilan bahkan organisasi yang terbentuk dalam PKL tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan proses dan mekanisme, aktor, dan faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pasuruan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan pendekatan linear dan hierarkis dari atas kebawah. Hasil penelitian menunjukkan proses dan mekanisme implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 tentang penataan dan penertiban PKL di Kota Pasuruan terdapat tahapan-tahapan mekanisme yang masing-masing tahapan mempunyai tujuan dan target yang berbeda.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAJURIT TNI AKTIF YANG MENDUDUKI JABATAN KOMISARIS BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA Aminullah Aminullah; Iskandar A. Gani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Adapun tujuan penulisan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tentang pengangkatan Prajurit aktif TNI menjadi Komisaris BUMN apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan untuk mengetahui apakah pengangkatan Prajurit aktif TNI menjadi Komisaris BUMN melanggar Azas Hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan cara mengkaji kentuan perundang-undangan beserta penerapannya pada peristiwa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengangkatan Prajurit TNI sebagai komisaris di PT.Bukit Asam Tbk dan PT. Pelindo I oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir, melanggar Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Menurut pandangan Menteri Erick Thohir Mengungkapkan alasan mengapa ia mengangkat sejumlah Tentara Aktif Indonesia (TNI) aktif menjadi komisaris di beberapa BUMN, ia berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sejumlah kebutuhan perseroan sehingga penting mengangkat para Prajurit TNI tersebut. Dan pengangkatan Prajurit aktif TNI menjadi Komisaris BUMN melanggar asas hukum yang berlaku di Indonesia yaitu asas lex superior derogat legi interior (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah). Kata Kunci : Jabatan Komisaris BUMN, Prajurit TNI, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM MEKANISME PELAYANAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN Aminullah Aminullah; Israyati Rifqoh
Journal Publicuho Vol 4, No 1 (2021): February - April
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i1.16233

Abstract

Public service is the State's effort to fulfill the basic needs of every citizen's civil rights for goods, services or services. The purpose of this study is to determine the quality of service for making family cards in Purwosari sub-district. promise and on time, responsive or alertness of officers in helping to serve and handle community complaints in obtaining information. The research method used in this research is qualitative research with descriptive analysis methods with primary data collection techniques carried out by interviewing by asking questions from the community service users in the sub-district purwosari, with the help of data obtained by literature study and field observations
IMPLEMENTASI RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PUSPO Aminullah Aminullah; Dwi Mita Setyasih
Journal Publicuho Vol 4, No 1 (2021): February - April
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i1.16232

Abstract

This study discusses the implementation of the Retribution areas of health service in the UPTD Health Center Puspo. The objectives of this study are: 1). To find out the implementation process of Retribution Area of health service in UPTD Health Puspo. 2). To know the factors that influence in its implementation. The method used in this research is qualitative method. With qualitative methods we can describe the regional levy for health services and the factors that influence the implementation of the levy. The results of the study showed that the implementation of regional levy has not been effective. Efforts that need to be made by local governments in order to effectively implement. The effectiveness of service levy in Puskesmas Puspo must be done according to the applicable rules.
Analisis PP. No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Perspektif Antonio Gramsci Muhammad Aminullah
Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol. 9 No. 2 (2016): Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam
Publisher : Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Tinggi Agama Islam Al Azhar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37812/fikroh.v9i2.27

Abstract

Penelitian ini berbasis pada kajian library research (kajian kepustakaan). Secara garis besar, penelitian ini berisikan tentang alur isi, cakupan makna pendidikan agama dan keagamaan, serta cara pandang Antonio Gramsci dalam melihat realitas. Kegelisahan utama penelitian ini adalah peneliti menengarai bahwa pemberlakuan PP No 55 Tahun 2007 ini merupakan bentuk intervensi dan hegemoni pemerintah terhadap indepensi yang sudah bertahun-tahun lama ada di dalam pendidikan agama dan keagamaan. Namun, selain adanya kerangka hegemonik, peraturan pemerintah ini, sebenarnya, juga memiliki dampak positif. Yakni, adanya legal standing bagi pemerintah untuk dapat membantu pengembangan pondok pesantren. Pada intinya, peneliti beranggapan – pastinya melalui paradigma Gramsci – bahwa PP. No. 55 Tahun 2007, kerapkali diselewengkan pemerintah daerah ataupun pusat sebagai strategi politik populer demi merajut dukungan yang besar, khususnya dikalangan umat Islam. Keywords: PP. No 55 2007, Hegemoni Antonio Gramsci
ANALISIS KEBIJAKAN PERDA NO. 02 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PASURUAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK Hambali Hambali; Khumaidi Khumaidi; Aminullah Aminullah

Publisher : Universitas Yudharta Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.312 KB) | DOI: 10.35891/jsb.v3i2.579

Abstract

Pandangan yang muncul terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima menyebabkan Pemerintah daerah wajib mengambil kebijakan yang bersifat ganda (double standart), satu sisi harus mengandung nilai positif bagi keberlangsungan usaha Pedagang Kaki Lima, disisi yang lain Pemerintah juga harus menjaga kondisi keasrian keindahan dan kenyamanan suasana kota. Munculnya Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu atribut informal disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya ketidakmampuan sektor formal untuk menampung keberadaan mereka, hal tersebut disebabkan kegagalan pembangunan perekonomian kota.Meningkatnya pertumbuhan sektor informal disebabkan karena tidak membutuhkan pendidikan tinggi, modal besar atau pengalaman kerja. Dari segi pendidikan misalnya, pada umumnya karena memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada pekerja sektor informal yang memiliki tingkat pendidikan baik.
Citizen’s Participation Level Analysis Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Aminullah; Aslikha

Publisher : Universitas Yudharta Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.193 KB) | DOI: 10.35891/jsb.v6i2.1701

Abstract

Abstract In the implementation of Village Fund Management, the Village Government cannot be separated from the role of Participation and the Village community as one of the stakeholders. Community participation is needed in the management of village funds as a form of transparency and accountability aspects that are a reference of the village funds themselves. The purpose of this study was to analyze the degree of community participation in the management of Sukodermo Village Fund, Purwosari Subdistrict, Pasuruan Regency, and the impacts arising from community participation in the management of Village funds. The research method in this study is a qualitative method. The results showed that community participation in the implementation of Sukodermo Village Fund Purwosari Subdistrict Pasuruan Regency was divided into 3 main focuses, namely: first, the level of community participation in the process of village fund management planning, second, the level of community participation in the implementation of village fund management, third, the level of community participation in Evaluation of fund management. Abstrak Dalam implementasi Pengelolaan dana Desa, Pemerintahan Desa tidak bisa lepas dari peran Partisipasi serta masyarakat Desa sebagai salah satu stakeholders. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana Desa sebagai bentuk aspek transparansi dan akuntabilitas yang menjadi acuan dari dana Desa itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis derajat partispasi masyarakat dalam Pengelolaan dana Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, serta dampak yang muncul akibat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa tersebut. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Implementasi dana Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan terbagi dalam 3 fokus utama yakni: pertama, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pengelolaan dana Desa, Kedua, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan dana Desa, Ketiga, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pengelolaan dana.
Co-Authors A. Juli Andi Gani Abuzar Khpalwak Zazai Any Urwatul Wusko Aslikha Bambang Santoso Hariyono Distya Riski Hapsari Dwi Mita Setyasih Erni Ratna Dewi Fawaizul Umam Febriyanti, Emilia Firdaus, Muhammad Rizqy Fuad Azim Hambali Hambali Irfan Islamy Iskandar A. Gani Ismail Roshangar Israyati Rifqoh Khairul Muluk Khoiriyah, Amanatul Khumaidi Laila Qurrota A’yunina Lustiani, Marisa Hijjah Moh Choirul Anam Muhammad Rikzul Fikri Munawaroh Nur Rohmad Nuzil Nur Sayidah Riris Setiyo Rini Saidah, Chilmiatus Sefiya, Helmi Silfiah, Rossa Ilma Silpi Riani Siti Atika Sonya Puspitasari Sukarman Sukarman Suryadi Suryadi