<![CDATA[Kebijakan pemekaran pada dasarnya merupakan hal yang dilematis, disatu sisi pemerintah dalam melakukan pemekaran wilayah pemerintah daerah harus memikirkan implikasi dari pemakaran tersebut. Seperti implikasi financial yang timbul dari pemekaran, implikasi adminstratif seperti batas wilayah yang memicu perdebatan dan implikasi – implikasi lainnya. Di lain sisi pemekaran juga merupakan hak ihwal masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah yakni mendapatkan pelayanan yang prima. Dengan adanya pemekaran masyarakat akan dapat dengan lebih mudah menjangkau pelayanan karena rentang kendali serta jarak yang jauh lebih dekat. Dilema ini juga diperparah dengan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mengangap kebijakan “given” dari tingkat atas seihngga tidak ada ruang untuk pemenuhan hak masyarkat dalam pemekaran. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana prinsip equty theory dalam rencana program pemekaran Kelurahan Selat Panjang Timur, untuk memastikan pemekaran tidak hanya sebagai komoditas segelintir pihak namun bagi keseluruhan lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Selat Panjang Timur. Penelitian ini menggunakan masuk dalam metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses pembuatan dan penetapan kebijakan pemekaran kecamatan/kelurahan di Kelurahan Selatpanjang timur merupakan upaya solutif untuk mengatasi masalah – masalah substantive masyarakat. Persoalan pemerataan pelayanan publik dapat dipecahkan dengan penetapan satu opsi strategi yaitu pemekaran kelurahan.]]>
Copyrights © 2023
