<![CDATA[Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa telah mendapatkan alokasi dana desa. Salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan kabupaten/kota. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus mengikuti prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu harus transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kualitas sumber daya manusia, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan partisipasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman tentang interpretasi nilai transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini, yang diperoleh dalam bentuk olahan dari pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di desa sebenarnya tidak memaknai transparansi dan akuntabilitas dengan standar yang tinggi. Mereka lebih menekankan pada nilai gotong royong dalam mewujudkan transparansi melalui partisipasi dari seluruh unsur desa dalam pengelolaan dana desa. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, diperlukan SDM yang berkualitas, Badan Permusyawaratan Desa yang melakukan pengawasan dengan baik, serta melibatkan masyarakat dalam rapat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara transparan dan akuntabel.]]>
Copyrights © 2023
