Penanganan pengaduan masyarakat adalah isu menarik dalam mengkaji pemerintahan demokratis sesuai dengan agenda reformasi. Demokratisasi dan open government hadir adalah konsep yang menekankan upaya membangun partisipasi masyarakat dalam rangka kestabilan politik di Indonesia saat ini. Inovasi dan teknologi di era globalisasi sangat mendukung upaya negara dalam membangun ruang yang terbuka terhadap kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat merupakan kunci mewujudkan sebuah pemerintahan yang berkualitas di era demokrasi saat ini, tidak terkecuali pada konteks institusi seperti Kementerian Sekretariat Negara sebagai unsur pendukung berjalannya pemerintahan terlebih di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan dibedah oleh teori kebijakan publik Grindle melalui variabel konten dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan open government belum terlaksana sesuai harapan mengingat relasi kuasa yang terbatas dalam mendorong implementasi kebijakan ditengah ketidakpastian akibat pandemi. Sehingga perlu sebuah penataan baik manusia, teknologi maupun regulasi demi membangun kapabilitas negara menghadapi situasi krisis terutama Covid-19 ini.
Copyrights © 2022