Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies Jurnal Social Society Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Ridwan Ridwan
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
KENEGARAWAN KEPEMIMPINAN PARTAI POLITIK GUNA MEWUJUDKAN KONSOLIDASI POLITIK PASCA PEMILU 2019 Ridwan Ridwan
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 2 No. 1 (2021): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The 2019 simultaneous elections with all their dynamics have the potential for conflict because the community is divided on their respective choices. The KPU became gossip in the community with the appearance of news of an alleged miscalculation of the general election results. This shows the magnitude and spread of potential conflicts in the 2019 elections. Problems faced by political party leaders post-election with very tight competition in the form of a crisis of trust, conflicts of interest, lack of synergy between national leaders due to sectoral ego, regional autonomy, and multi-ethnic, multi-ethnic religion, and multi-culturalism, as well as the erosion of local wisdom values. The political awareness of the Indonesian people is still relatively low and there are even politically illiterate people who are easily provoked so that the leadership of political parties is required to have a statesman character.
UPAYA PEMERINTAH MEWUJUDKAN OPEN GOVERNMENT MELALUI LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK Felix Sevanov Gilbert; Ridwan Ridwan
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 1 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.852 KB) | DOI: 10.33822/jpds.v3i1.5925

Abstract

Penanganan pengaduan masyarakat adalah isu menarik dalam mengkaji pemerintahan demokratis sesuai dengan agenda reformasi. Demokratisasi dan open government hadir adalah konsep yang menekankan upaya membangun partisipasi masyarakat dalam rangka kestabilan politik di Indonesia saat ini. Inovasi dan teknologi di era globalisasi sangat mendukung upaya negara dalam membangun ruang yang terbuka terhadap kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat merupakan kunci mewujudkan sebuah pemerintahan yang berkualitas di era demokrasi saat ini, tidak terkecuali pada konteks institusi seperti Kementerian Sekretariat Negara sebagai unsur pendukung berjalannya pemerintahan terlebih di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan dibedah oleh teori kebijakan publik Grindle melalui variabel konten dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan open government belum terlaksana sesuai harapan mengingat relasi kuasa yang terbatas dalam mendorong implementasi kebijakan ditengah ketidakpastian akibat pandemi. Sehingga perlu sebuah penataan baik manusia, teknologi maupun regulasi demi membangun kapabilitas negara menghadapi situasi krisis terutama Covid-19 ini.
KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PUSARAN PARTAI POLITIK Ridwan Ridwan
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 1 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v3i1.6181

Abstract

Kebijakan dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan publik menjadi kewenangan yang dibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusan akhir yang telah ditetapkan secara politik memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya. Partai politik menjadi penentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsi sebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Peran partai politik sangat besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa. Kebijakan yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari partai politik maka sudah semestinya kepentingan partai politik mendukung dan mengusung pengambil kebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat. Penulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Dalam metode analisis kualitatif deskriptif, pengumpulan dan analisis dilakukan melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan data sekunder melalui referensi yang ada. Hasil studi menunjukan, rakyat sebagai subjek dari sistem demokrasi di Indonesia, mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan melalui kebijakan perwakilan guna dijalankan oleh lembaga eksekutif dan legislatif untuk kesejahteraan rakyat. Partai politik harus merevisi peraturan perundang tentang partai politik dan AD/ART partai agar aspirasi masyarakat menjadi agenda utama dalam pembuatan kebijakan publik.
Analisis Dampak Penolakan Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta Oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro; Ridwan Ridwan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34109

Abstract

This study aims to analyze the impact of resistance against the Jakarta Bay reclamation policy by the Prosperous Justice Party (PKS) faction because basically political party decisions are based on various organizational considerations by paying attention to various aspects, including political order (political constellation), mass support base to ideology and orientation party, while the impact caused by the party's policies can be in the form of various things that have been planned or unplanned impacts. This research is driven by using several relevant approaches (concepts/theories) including elite theory according to Vilvredo Paretto, policy theory according to Heinz and Prewit, the concept of political party ideology according to Cole, as well as the concept of policy impact and the concept of policy peace according to Prabuningrat and Darwin. This research uses a descriptive descriptive research method with primary and secondary data sources. Interview data collection techniques and literature review in the form of books, news, and previous research journals that are relevant to this research. This research shows that the impact of resistance against the Jakarta Bay reclamation policy by the Prosperous Justice Party (PKS) faction was the worsening of the relationship between the PKS faction and the executive (the government of DKI Jakarta), the emergence of polarization of interests within the DPRD DKI Jakarta internally, and the subsequent impact of conflict of interest between grassroots communities. and business groups.Keywords: Jakarta Bay; Reclamation; PKS Rejection.  AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak penolakan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena pada dasarnya keputusan partai politik didasarkan pada berbagai pertimbangan organisasi dengan memperhatikan berbagai aspek, diantaranya tatanan politik (political constelations), basis massa pendukung hingga ideologi dan orientasi partai, sedangkan dampak yang diakibatkan oleh kebijakan partai tersebut dapat berupa berbagai hal yang telah direncanakan ataupun dampak yang tidak direncanakan. Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan beberapa pendekatan (konsep/teori) yang relevan diantaranya teori elit menurut Vilvredo Paretto, teori kebijakan menurut Heinz and Prewit, konsep ideologi partai politik menurut Cole, serta konsep dampak kebijakan dan konsep penolakan kebijakan menurut Prabuningrat dan Darwin. Penelitian ini menggunakan metode peneitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka berupa buku, berita, dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan dampak penolakan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah memburuknya hubungan fraksi PKS dengan pihak eksekutif (pemerintah DKI Jakarta), munculnya polarisasi kepentingan di internal DPRD DKI Jakarta, serta dampak selanjutnya terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat grass roots dan kelompok bisnisKata Kunci: Reklamasi; Teluk Jakarta; Penolakan PKS
Konflik Prioritas Anggaran Pendidikan di Kota Depok: Pengadaan Papan Tulis Interaktif Rp30 Miliar di Tengah Kebutuhan Dasar yang Belum Terpenuhi Naila Azaria Arumi; Naura Rania Bari; Nova Jojor; Silvia Zahra Zahira; Ridwan Ridwan; Maisarah Mitra Adrian
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/2zbqvf88

Abstract

Education budgeting has become an increasingly relevant issue as local governments face competing priorities between advancing educational modernization and addressing schools’ fundamental needs. This study aims to examine how the 2025 Depok City Regional Budget allocation of IDR 30 billion for interactive whiteboard procurement reflects priority conflicts in local education budgeting while essential educational facilities remain unevenly fulfilled. This research employed a qualitative approach using a single case study design. Data were collected through document analysis of local government documents, budget records, news reports, and relevant academic literature. Data analysis was conducted using thematic analysis and qualitative content analysis through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that education budget allocation in Depok illustrates tensions between educational digitalization initiatives and the fulfillment of schools’ basic infrastructure needs. The study also found that budget priority setting is shaped by differences in orientation among government actors, limited policy transparency, and public participation that remains less than optimal. Although educational technology has the potential to support learning quality, its effectiveness depends heavily on school infrastructure readiness and the supporting capacity required for implementation.
Dinamika Self-Censorship dalam Musrenbang: Analisis Faktor dan Dampaknya terhadap Representasi Aspirasi Masyarakat di Kota Surabaya Alita Aura Zahir; Calista Mutiara Uma; Cendana Anabel; Nabilah Nameera Ruzdy; Ridwan Ridwan; Gema Pertiwi
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Article in Press
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/sfyr4h88

Abstract

The Development Planning Conference (Musrenbang) is a forum for public participation in the preparation of regional development plans. However, discussions on the socio-psychological factors that influence the quality of public participation in Musrenbang remain understudied. This study aims to analyze the phenomenon of self-censorship in the Surabaya City Musrenbang and its impact on the representation of public aspirations. The study used a qualitative approach with a case study design and the self-censorship theory from Bar-Tal (2017). Research data were obtained through a literature review including scientific journals, books, online news, and official government publications. The results show that self-censorship practices are still found in the implementation of Musrenbang due to low confidence in the effectiveness of aspirations, limited understanding of development planning mechanisms, and obstacles in utilizing available participation spaces. These conditions have an impact on the less than optimal representation of public aspirations in the regional development planning process.
Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar sebagai Inovasi Pelayanan Publik dalam Kerangka Otonomi Daerah di Jakarta Fiorentina Octaviana Beleman; Queenta Aqilla Puti; Masya Adzani Haryono; Dewinta Oktavia; Ridwan Ridwan; Maisarah Mitra Adrian
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2026): APRIL-JUNI 2026
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/35g38412

Abstract

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan inovasi pelayanan publik yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2012 untuk meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi KJP sebagai inovasi pelayanan publik, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta melihat bagaimana program ini mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KJP secara umum berjalan cukup baik, didukung oleh anggaran yang memadai, komitmen pelaksana, dan mekanisme birokrasi yang terstruktur. Namun, aspek komunikasi masih menjadi tantangan karena sebagian masyarakat belum memahami prosedur dan tujuan program sepenuhnya. Hambatan lain meliputi ketidaktepatan sasaran penerima dan kelemahan dalam pengawasan penggunaan dana. Program KJP juga mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memanfaatkan kewenangannya untuk menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.
Inovasi Pelayanan Publik melalui Integritas Layanan: Studi Kasus Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Indonesia Nabila Azzahra; Nadia Ayu Lestari; Najmi Laila Safitri; Ridwan Ridwan
Journal Social Society Vol. 5 No. 2 (2025): Juli - Desember 2025
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.5.2.2025.713

Abstract

Penelitian ini mengkaji inovasi dalam pelayanan publik melalui penggabungan layanan di Mal Pelayanan Publik Digital (MPP Digital) Jakarta sebagai langkah strategis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam layanan publik. Transformasi digital menjadi tuntutan mendesak untuk mengatasi masalah pelayanan tradisional, seperti birokrasi yang kompleks, kewenangan yang terpecah-pecah, serta akses masyarakat yang terbatas. MPP Digital muncul sebagai platform layanan yang terintegrasi, menyediakan akses bagi masyarakat ke berbagai jenis layanandari instansi pusat, daerah, BUMN, maupun sektor swastadalam satu sistem daring yang berfokus pada situs pelayanan.jakarta.go.id. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dari jurnal akademik serta dokumen lainnya yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa MPP Digital secara mencolok memperbaiki mutu layanan publik melalui pengurangan prosedur, penggunaan teknologi informasi seperti sistem antrian elektronik, pemantauan secara real-time, dan layanan berbasis aplikasi. MPP juga menawarkan layanan inovatif seperti Antar Jemput Izin Berkendara (AJIB), yang mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan tanpa perlu datang secara langsung. Inovasi ini mencerminkan nilai-nilai E-Government dan New Public Management (NPM) yang menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas, serta fokus pada hasil. Walaupun masih ada tantangan seperti integrasi data antar instansi dan perubahan budaya kerja di birokrasi, pelaksanaan MPP Digital mendorong kerjasama antar lembaga, meningkatkan daya saing wilayah, dan mempercepat reformasi birokrasi. Dengan menawarkan lebih dari 380 jenis layanan, MPP Digital bertransformasi menjadi contoh pelayanan publik yang mutakhir, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kejayaannya di Jakarta dapat dijadikan contoh bagi wilayah lain di Indonesia untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berteknologi.
Implementasi Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Daerah Khusus Jakarta Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Untuk Hidup Sehat Fakhri Naufal Aryoputro; Ridwan Ridwan
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8 No 4 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v8i4.4983

Abstract

Air pollution in the Special Capital Region of Jakarta (DKJ) has reached an alarming level, significantly affecting public health. One of the main sources of air pollutants comes from motor vehicle emissions. The Jakarta Provincial Government has implemented an emission test policy to control air pollution and guarantee the citizens’ right to a healthy life, as mandated by Article 28H (1) of the 1945 Constitution. This study aims to analyze the implementation of the motor vehicle emission test policy in DKJ using Merilee S. Grindle’s policy implementation theory and T.H. Marshall’s concept of citizenship rights. The research employs a qualitative descriptive approach using secondary data from regulations, government reports, and academic publications. The results show that the implementation of the emission test policy has not been fully effective due to structural constraints, low public awareness, weak law enforcement, and limited testing infrastructure. From a citizenship rights perspective, Jakarta residents have not yet fully enjoyed their right to a healthy environment due to weak policy governance. Policy optimization can be achieved through institutional capacity building, multi-stakeholder collaboration, green transportation integration, and continuous public education.
Digital Transformation through e-Government in Indonesia's Governance and Its Impact on Reducing Corruption Levels Adji Yuwana Pratama; Ridwan Ridwan; Mardy Serey
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 14, No 3 (2025): December
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v14i3.3513

Abstract

Digital development and globalization have encouraged many countries to implement e-Government in order to improve transparency, efficiency, and public participation in government. This study focuses on the implementation of e-Government in Indonesia, with the aim of measuring its impact in reducing corruption and identifying the challenges faced in the implementation process. In addition, this study also looks at the possibility of new forms of corruption arising as a result of digitalization, known as digital corruption. This study uses a descriptive qualitative approach by collecting secondary data from various relevant literature sources. The results show that although e-Government aims to reduce corruption, corruption rates in Indonesia have actually increased after the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). The main challenges identified include a large digital divide, low digital literacy among officials and the public, and weak oversight of e-Government implementation. In addition, there is potential for digital corruption, such as data manipulation and system abuse, which could cause harm. This study provides an understanding of how e-Government in Indonesia has not yet been fully successful in reducing corruption rates. These findings also indicate the need for increased digital literacy and stricter supervision to prevent digital corruption.Perkembangan digital dan globalisasi mendorong banyak negara untuk menerapkan e-Government guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. Penelitian ini fokus pada penerapan e-Government di Indonesia, dengan tujuan untuk mengukur dampaknya dalam mengurangi korupsi serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga melihat kemungkinan munculnya bentuk korupsi baru akibat digitalisasi, yang dikenal dengan istilah digital corruption. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun e-Government bertujuan untuk mengurangi korupsi, angka korupsi di Indonesia justru meningkat setelah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tantangan utama yang ditemukan termasuk kesenjangan digital yang masih besar, rendahnya literasi digital di kalangan pejabat dan masyarakat, serta lemahnya pengawasan terhadap implementasi e-Government. Selain itu, ditemukan adanya potensi digital corruption, seperti manipulasi data dan penyalahgunaan sistem yang berpotensi merugikan. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana e-Government di Indonesia belum berhasil sepenuhnya menurunkan angka korupsi. Temuan ini juga menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital dan pengawasan yang lebih ketat agar digital corruption dapat dihindari.
Co-Authors Adji Yuwana Pratama Alita Aura Zahir Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro Calista Mutiara Uma Cendana Anabel Dewinta Oktavia Fakhri Naufal Aryoputro Felix Sevanov Gilbert Fiorentina Octaviana Beleman Gema Pertiwi Maisarah Mitra Adrian Mardy Serey Masya Adzani Haryono Nabila Azzahra Nabilah Nameera Ruzdy Nadia Ayu Lestari Naila Azaria Arumi Najmi Laila Safitri Naura Rania Bari Nova Jojor Queenta Aqilla Puti Silvia Zahra Zahira