Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies
Ridwan Ridwan
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KENEGARAWAN KEPEMIMPINAN PARTAI POLITIK GUNA MEWUJUDKAN KONSOLIDASI POLITIK PASCA PEMILU 2019 Ridwan Ridwan
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 2 No. 1 (2021): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The 2019 simultaneous elections with all their dynamics have the potential for conflict because the community is divided on their respective choices. The KPU became gossip in the community with the appearance of news of an alleged miscalculation of the general election results. This shows the magnitude and spread of potential conflicts in the 2019 elections. Problems faced by political party leaders post-election with very tight competition in the form of a crisis of trust, conflicts of interest, lack of synergy between national leaders due to sectoral ego, regional autonomy, and multi-ethnic, multi-ethnic religion, and multi-culturalism, as well as the erosion of local wisdom values. The political awareness of the Indonesian people is still relatively low and there are even politically illiterate people who are easily provoked so that the leadership of political parties is required to have a statesman character.
UPAYA PEMERINTAH MEWUJUDKAN OPEN GOVERNMENT MELALUI LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK Felix Sevanov Gilbert; Ridwan Ridwan
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 1 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.852 KB) | DOI: 10.33822/jpds.v3i1.5925

Abstract

Penanganan pengaduan masyarakat adalah isu menarik dalam mengkaji pemerintahan demokratis sesuai dengan agenda reformasi. Demokratisasi dan open government hadir adalah konsep yang menekankan upaya membangun partisipasi masyarakat dalam rangka kestabilan politik di Indonesia saat ini. Inovasi dan teknologi di era globalisasi sangat mendukung upaya negara dalam membangun ruang yang terbuka terhadap kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat merupakan kunci mewujudkan sebuah pemerintahan yang berkualitas di era demokrasi saat ini, tidak terkecuali pada konteks institusi seperti Kementerian Sekretariat Negara sebagai unsur pendukung berjalannya pemerintahan terlebih di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan dibedah oleh teori kebijakan publik Grindle melalui variabel konten dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan open government belum terlaksana sesuai harapan mengingat relasi kuasa yang terbatas dalam mendorong implementasi kebijakan ditengah ketidakpastian akibat pandemi. Sehingga perlu sebuah penataan baik manusia, teknologi maupun regulasi demi membangun kapabilitas negara menghadapi situasi krisis terutama Covid-19 ini.
KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PUSARAN PARTAI POLITIK Ridwan Ridwan
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 1 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v3i1.6181

Abstract

Kebijakan dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan publik menjadi kewenangan yang dibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusan akhir yang telah ditetapkan secara politik memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya. Partai politik menjadi penentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsi sebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Peran partai politik sangat besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa. Kebijakan yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari partai politik maka sudah semestinya kepentingan partai politik mendukung dan mengusung pengambil kebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat. Penulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Dalam metode analisis kualitatif deskriptif, pengumpulan dan analisis dilakukan melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan data sekunder melalui referensi yang ada. Hasil studi menunjukan, rakyat sebagai subjek dari sistem demokrasi di Indonesia, mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan melalui kebijakan perwakilan guna dijalankan oleh lembaga eksekutif dan legislatif untuk kesejahteraan rakyat. Partai politik harus merevisi peraturan perundang tentang partai politik dan AD/ART partai agar aspirasi masyarakat menjadi agenda utama dalam pembuatan kebijakan publik.
Analisis Dampak Penolakan Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta Oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro; Ridwan Ridwan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34109

Abstract

This study aims to analyze the impact of resistance against the Jakarta Bay reclamation policy by the Prosperous Justice Party (PKS) faction because basically political party decisions are based on various organizational considerations by paying attention to various aspects, including political order (political constellation), mass support base to ideology and orientation party, while the impact caused by the party's policies can be in the form of various things that have been planned or unplanned impacts. This research is driven by using several relevant approaches (concepts/theories) including elite theory according to Vilvredo Paretto, policy theory according to Heinz and Prewit, the concept of political party ideology according to Cole, as well as the concept of policy impact and the concept of policy peace according to Prabuningrat and Darwin. This research uses a descriptive descriptive research method with primary and secondary data sources. Interview data collection techniques and literature review in the form of books, news, and previous research journals that are relevant to this research. This research shows that the impact of resistance against the Jakarta Bay reclamation policy by the Prosperous Justice Party (PKS) faction was the worsening of the relationship between the PKS faction and the executive (the government of DKI Jakarta), the emergence of polarization of interests within the DPRD DKI Jakarta internally, and the subsequent impact of conflict of interest between grassroots communities. and business groups.Keywords: Jakarta Bay; Reclamation; PKS Rejection.  AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak penolakan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena pada dasarnya keputusan partai politik didasarkan pada berbagai pertimbangan organisasi dengan memperhatikan berbagai aspek, diantaranya tatanan politik (political constelations), basis massa pendukung hingga ideologi dan orientasi partai, sedangkan dampak yang diakibatkan oleh kebijakan partai tersebut dapat berupa berbagai hal yang telah direncanakan ataupun dampak yang tidak direncanakan. Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan beberapa pendekatan (konsep/teori) yang relevan diantaranya teori elit menurut Vilvredo Paretto, teori kebijakan menurut Heinz and Prewit, konsep ideologi partai politik menurut Cole, serta konsep dampak kebijakan dan konsep penolakan kebijakan menurut Prabuningrat dan Darwin. Penelitian ini menggunakan metode peneitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka berupa buku, berita, dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan dampak penolakan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah memburuknya hubungan fraksi PKS dengan pihak eksekutif (pemerintah DKI Jakarta), munculnya polarisasi kepentingan di internal DPRD DKI Jakarta, serta dampak selanjutnya terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat grass roots dan kelompok bisnisKata Kunci: Reklamasi; Teluk Jakarta; Penolakan PKS
Co-Authors Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro Felix Sevanov Gilbert