<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kolaborasi pemerintah terkait penanganan gelandangan dan pengemis di kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi kasus. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, obeservasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance yang meliputi kondisi awal yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di kota Bengkulu dan adanya peraturan walikota bengkulu lembaga/instansi yang berwewenang sehingga terjadinya proses kolaborasi. Desain kelembagaan penanggulangan gelandangan dan pengemis dalam kolaborasi bahwa Dinas Sosial kota Bengkulu dalam perannya memberikan penyuluhan, pelatihan, dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis. Satpol PP dan Kepolisian bertindak dalam mengamankan dan menjaring gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bengkulu. Dan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu bertugas mengecek kesehatan para gelandangan dan pengemis jika dibutuhkan. Kepemimpinan dari Dinas Sosial Kota Bengkulu, Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan sudah berjalan maksimal, masing-masing dari pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kolanorasi. Proses kolaboratif yang diawali dengan dialog tatap muka antara pihak Dinas Sosial, Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan sudah sering dilakukan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis.]]>
Copyrights © 2023
