<![CDATA[Abstrac This study aims to determine the implementation of article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution on national economic development in the case of cooking oil. To analyze economic development can be realized one of them with a healthy business climate. To realize this, the government then made Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The substance of this law is quite adequate and includes provisions regarding the prohibition of making oligopsony agreements, vertical integration, closed agreements and agreements with foreign parties that give rise to monopolies and unfair business competition. The legal research method used in this research is normative legal research or normative juridical research. Normative legal research is legal research conducted by examining literature or secondary data. In this paper using research on the level of horizontal synchronization, namely normative research which can be interpreted as a problem-solving procedure that is examined by describing or describing the facts that appear with the actual norm. In this research, the existence of natural resources which on the one hand are increasingly scarce and on the other hand are needed by mankind and other living things need to be maintained, preserved and empowered so that they remain effective for human life. Because natural resources are increasingly limited, both on the surface of the earth and in the bowels of the earth, it often becomes a bone of contention and causes disputes. The final results of this study found that the government has an important role in the success of social economic development in a country with the aim of doing the best in realizing people's welfare.Keywords: Implementation, National Economic Development, Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 33 ayat 3 uud 1945 terhadap pembangunan ekonomi nasional terhadap kasus minyak goreng. Untuk menganalisis pembangunan ekonomi dapat terwujud salah satunya dengan adanya iklim berusaha yang sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah lalu membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Substansi Undang-Undang ini cukup memadai dan mencakup pengaturan tentang larangan membuat perjanjian oligopsoni, integrasi vertical, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penulisan ini menggunakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal, yaitu penelitian normatif yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan fakta yang tampak dengan norma yang sebenarnya. Dalam penelitian ini akan keberadaan sumber daya alam yang di satu pihak semakin langka dan di pihak lain dibutuhkan oleh umat manusia dan makhluk hidup lainnya perlu dijaga, dilestarikan dan diberdayakan supaya tetap berhasil guna untuk kehidupan manusia. Karena sumber daya alam yang semakin terbatas baik yang ada dipermukaan bumi maupun yang ada di perut bumi seringkali menjadi rebutan dan menimbulkan sengketa. Hasil akhir dari penelitian ini di temukan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi sosial dalam suatu negara dengan tujuan mengupayakan yang terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci: Implementasi, Pembangunan Ekonomi Nasional, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945]]>
Copyrights © 2023
