<![CDATA[Kasus yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang menyebabkan pemukiman warga hangus terbakar dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Objek yang menarik perhatian penulis adalah adanya pemukiman warga dengan legalitas Izin Mendirikan Bangunan di sekitar kawasan Depo Pertamina Plumpang yang diterbitkan oleh Badan Pemerintah daerah DKI Jakarta. Dalam Penelitian ini, penulis bertujuan untuk memaparkan mengenai pertanggungjawaban pemerintah dan juga korporasi dalam peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Adapun, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji norma - norma, kaidah - kaidah, dan peraturan perundang - undangan dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua pertanggungjawaban yang harus ditegakkan demi kepastian hukum. Pertanggungjawaban dari sisi pemerintah yaitu mengenai pencabutan Izin Mendirikan Bangunan karena Izin Mendirikan Bangunan tersebut tumpang tindih dengan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT. Pertamina Plumpang, dan seharusnya dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan harus disertakan dengan bukti hak kepemilikan hak atas tanah. Hal ini menyebabkan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah DKI Jakarta cacat hukum. Pertanggungjawaban dari sisi korporasi yaitu untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar kawasan Depo Pertamina Plumpang yang dirugikan materiil maupun immateriil berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dan juga pertanggungjawaban seseorang baik itu direksi ataupun pegawai yang telah lalai sehingga menyebabkan kecelakaan didasarkan pada pasal 188 KUHP.]]>
Copyrights © 2023
