Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dialogia Iuridica Innovative: Journal Of Social Science Research
Arman Tjoneng
Universitas Kristen Maranatha
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya Arman Tjoneng
Dialogia Iuridica Vol. 8 No. 2 (2017): Volume 8 Nomor 2 April 2017
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.939 KB) | DOI: 10.28932/di.v8i2.726

Abstract

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat  terjadi  antara  individu  dengan  individu,  antara  individu  dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang  lainnya,  dan  sebagainya.  Dengan kata  lain,  sengketa  dapat  bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup local nasional maupun internasional. Sengketa  adalah  suatu  situasi  dimana  ada  pihak  yang  merasa dirugikan  oleh  pihak  lain,  yang  kemudian  pihak  tersebut menyampaikan ketidakpuasan   ini   kepada   pihak   kedua.   Jika   situasi menunjukkan perbedaan   pendapat,   maka   terjadi lah   apa   yang  dinamakan dengan sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah mekanisme pengajuan Gugatan Sederhana berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2016 dilihat dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini juga akan melihat apa yang menjadi kendala dalam penerapan Gugatan Sederhana.Penelitian ini merupkan penelitian normatif dengan melihat pada norma-norma dan asas-asas yang berlaku. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendektan undang-undang dan konseptual.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Debora Prasetya; Arman Tjoneng
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1137

Abstract

Kasus yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang menyebabkan pemukiman warga hangus terbakar dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Objek yang menarik perhatian penulis adalah adanya pemukiman warga dengan legalitas Izin Mendirikan Bangunan di sekitar kawasan Depo Pertamina Plumpang yang diterbitkan oleh Badan Pemerintah daerah DKI Jakarta. Dalam Penelitian ini, penulis bertujuan untuk memaparkan mengenai pertanggungjawaban pemerintah dan juga korporasi dalam peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Adapun, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji norma - norma, kaidah - kaidah, dan peraturan perundang - undangan dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua pertanggungjawaban yang harus ditegakkan demi kepastian hukum. Pertanggungjawaban dari sisi pemerintah yaitu mengenai pencabutan Izin Mendirikan Bangunan karena Izin Mendirikan Bangunan tersebut tumpang tindih dengan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT. Pertamina Plumpang, dan seharusnya dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan harus disertakan dengan bukti hak kepemilikan hak atas tanah. Hal ini menyebabkan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah DKI Jakarta cacat hukum. Pertanggungjawaban dari sisi korporasi yaitu untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar kawasan Depo Pertamina Plumpang yang dirugikan materiil maupun immateriil berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dan juga pertanggungjawaban seseorang baik itu direksi ataupun pegawai yang telah lalai sehingga menyebabkan kecelakaan didasarkan pada pasal 188 KUHP.
Co-Authors Debora Prasetya