<![CDATA[Para ahli ekonomi Kelembagaan telah lama sepakat bahwa peranan Negara sangatpenting di dalam proses pembangunan baik di negara berkembang atau negara maju(Alston, 1996, World Development Report, 1997, 2002 and 2003). Teori Neo Klasik tentang Negara dibagi dua yaitu teori kontrak dan predator. Teori kontrak berdasarkan teori pertukaran bahwa peran Negara dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, dengan menciptakan aturan main yang efisien yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori predator mempertimbangkan bahwa Negara dikuasai kelompok kepentingan, sehingga keuntungan maksimal kelompok lebih diutamakan dari pada kesejahteraan masyarakat (North, 1981). Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam teori Ekonomi Kelembagan Baru (NIE), negara merupakan neksus hubungan kontrak antara prinsipal yaitu konstituen dengan agen perwakilan. Di negara demokratis terdapat dua tahap hubungan principal-agen. Tahap pertama adalah hubungan antara pemilih (voter) dengan aktor politik (individu dan organisasi yang resmi terpilih). Tahap kedua adalah hubungan antara politisi yang terpilih sebagai prinsipal dengan dengan birokrasi pemerintah sebagai agen (Burky and Perry, 1998). Namun para ekonom kelembagaan baru juga mengkritik bahwa sedikit sekali para ekonom meneliti teori NIE yang diterapkan di negara berkembang terutama di dalam kasus otonomi daerah. Paper ini akan menyajikan kajian teoritis sejauh mana peran Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE) dapat diaplikasikan pada kasus otonomi daerah di Indonesia.Kata kunci: Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE), Negara dan Otonomi Daerah.]]>
Copyrights © 2004
