<![CDATA[Isu manajemen strategis pendidikan telah menjadi isu umum di Indonesia, terutama tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia di mata dunia. Hal ini menjadi hal yang krusial yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan salah satu cita-cita negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, pemerintah membuat program wajib belajar 9 tahun yang dilengkapi dengan adanya dana BOS. Untuk pengelolaan dana pendidikan yang efektif dan efisien, melengkapi kekurangan dana BOS, serta melaksanakan desentralisasi pendidikan maka dibuatlah program dana BOSDA.LHP atas LK Pemda Kabupaten Sleman ditemukan adanya pengendalian pengelolaan keuangan atas dana BOSDA oleh Dinas Pendidikan belum memadai. Adanya permasalahan tersebut menimbulkan isu baru pada Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman tentang pemenuhan akuntabilitasnya terkait program dana BOSDA. BPK merekomendasikan untuk menyusun mekanisme BOSDA dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM. Adanya kebutuhan untuk pembuatan mekanisme baru dan mengurangi adanya kesalahan saat mekanisme berjalan dibutuhkan evaluasi secara menyeluruh atas mekanisme dana BOSDA di Disdik Sleman.Penelitian ini melakukan evaluasi menyeluruh dengan metode evaluasi CIPP pada mekanisme BOSDA, baik dari sisi pengguna yaitu instansi pendidikan dan sisi pengelola yaitu Disdik Sleman. Ditemukan bahwa akuntabilitas telah terpenuhi dan keterbatasan SDM bukan menjadi masalah utama namun masih terdapat masalah lain yang mempengaruhi. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya permasalahan yang terjadi setelah rekomendasi dilaksanakan. Permasalahan tersebut meliputi desain program, kapabilitas program, pengendalian dan strategi program dan belum adanya bagan alur dan indikator keberhasilan program menjadi hal yang harus dibenahi oleh Disdik Sleman.]]>
Copyrights © 2023
