Membangun kelembagaan yangâterpercaya dan terprediksi âadalah langkah yang baikdi dalam mendukung sebuah sistem otonomi daerah di Indonesia. Makalah ini mencobamelihat kondisi aturan main yang belum sempurna di dalam proses perencanaan danimplementasi Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBN) di tingkat Kabupaten. Buktiempiris menunjukan bahwa pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepemerintah daerah kabupaten telah mendorong elit lokal untuk menyalahgunakankekuasaan di dalam proses APBD. Hal ini terjadi karena proses pendelegasiankewenangan itu tidak juga disertai pendelegasian pengawasan, penegakan, akuntabilitasserta lemahnya kontrol masyarakat.Keywords: Dysfunctional institutions, asymmetric information and lack of enforcement
Copyrights © 2005