<![CDATA[Dasar Hukum Kewenangan KOMPOLNAS di atur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang KOMPOLNAS Pasal 7 yang memiliki kewenangan yang sama yaitu mengumpulkan dan menganalisis data, memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI Pasal 3–4 dan Pasal 133-138. Kewenangan eksternal (KOMPOLNAS) dan kewenangan internal (Wassidik dan Propam) dalam pengaturannya jika ditelisik berdasarkan dasar hukumnya tidak terdapat konflik kewenangan walaupun KOMPOLNAS sebagai lembaga pengawas independen memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja POLRI secara umum termasuk juga didalamnya terkait penyidikan yang dilakukan penyidik POLRI. Namun di satu sisi, Wassidik dan Propam juga memiliki peran dalam mengawasi penyidikan tersebut. Hal ini dalam praktiknya bisa saja terjadi jika terdapat interpretasi atau perbedaan pandangan yang berkaitan dengan pengawasan penyidikan yang meliputi prosedur, standar atau kebijakan lain yang berlaku dalam penyidikan, sehingga diperlukan koordinasi antara KOMPOLNAS dengan POLRI. Ruang lingkup pengawasan fungsional KOMPOLNAS terhadap kinerja POLRI adalah terbatas pada fungsi Sumber Daya manusia (SDM) yaitu kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan terhadap penyidik POLRI ruang lingkupnya terbatas pada pengawasan internal yang dilakukan oleh Perwira Pengawas.]]>
Copyrights © 2023
