<![CDATA[ABSTRAK Digitalisasi perbankan mendorong munculnya Open Application Programming Interface (Open API) yang memungkinkan bank untuk berkolaborasi dengan pihak ketiga yaitu fintech dan/atau e-commerce dengan membuka data transaksi nasabah. Hal ini dapat menimbulkan implikasi pada layanan perbankan dan keamanan data nasabah. Maka dari itu dilakukan penelitian ini guna untuk mencari tahu implikasi pelaksanaan Open API terhadap layanan perbankan dan upaya perlindungan data nasabah pasca berlakunya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021 tentang Implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis pada sumber hukum primer dan hukum sekunder. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bahwa Implementasi pelaksanaan Open API terhadap layanan perbankan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi serta dapat melengkapi ekosistem produk. Ekosistem produk yang terafiliasi menjadi lebih beragam dengan adanya layanan perbankan yang dapat diakses melalui aplikasi pihak ketiga. Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum telah diberikan guna melindungi data nasabah yang menjadi alat tukar dalam kolaborasi yang dijalin oleh bank dan pihak ketiga .Kata kunci: open api; open banking; implikasi hukum. ABSTRACT The Covid-19 pandemic demands that all activities be carried out digitally using information and communication technology, including banking activities. Banking digitization encourages the emergence of the Open Application Programming Interface (Open API) which allows banks to collaborate with third parties, namely fintech and/or e-commerce by opening customer transaction data. This can have implications for banking services and customer data security. This study aims to explain the implications of implementing Open API for banking services and efforts to protect customer data after the entry into force of the Board of Governors Regulation Number 23/15/PADG/2021 concerning Implementation of the Payment Open API National Standard.The research method used is normative juridical research method. This study uses analytical descriptive specifications on primary and secondary legal sources. The data that has been obtained is then analyzed using qualitative normative methods. Based on the results of this study, it was found that there were implications for all financial transactions after standardization, namely PBI SNAP. So banks are required to adjust their service activities in accordance with PBI SNAP where banking as a financial institution is a PJP. Furthermore, a form of legal protection has been provided to protect customer data which is a medium of exchange in collaborations established by banks and third parties. Keywords: open api; legal implications; legal protection]]>
Copyrights © 2023
