Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dprd Dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi Di Kota Medan)

Ros Intan Hasinah Hasibuan (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
Vol 2, No 4 (2022)

Perjalanan pemilukada sejak era kemerdekaan hingga era reformasi seperti sekarang ini sering berganti mekanisme pemilihan. Mulai mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat hingga mekanisme pemilihan secara tidak langsung yang dipilih oleh DPRD. Hingga puncaknya pada saat disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui pemilihan oleh DPRD, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pemilihan oleh rakyat, serta eketivitas pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam sistem demokrasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui pemilihan oleh DPRD pada dasarnya tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar yang dikeluarkan jika pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pemilihan oleh rakyat pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokrasi (kedaulatan rakyat), serta transparan dan bertanggungjawab, selain itu pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokrasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintah secara vertikal, tetapi juga merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi maupun kabupaten dan kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Eketivitas pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam sistem demokrasi pada dasarnya akan dilihat bahwa sangat dimungkinkan rakyat di daerah tidak mengetahui visi dan misi dari kepala daerahnya jika pemilihan epala daerah dilakukan oleh DPRD, selain itu pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga akan cenderung menciptakan ketergantungan terhadap DPRD, sehingga nantinya kepala daerah lebih bertanggung jawab kepada DPRD daripada kepada rakyat. Padahal, esensi dari demokrasi adalah mendekatkan pemimpin dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat yang dipimpinnya.