<![CDATA[Latar Belakang: Penyelenggaraan pelayanan KB di wilayah perbatasan dan kepulauan bukan hanya mengenai rendahnya kontribusi kedua wilayah tersebut terhadap pencapaian tingkat nasional. Namun sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan pemerataan akses pelayanan kesehatan dimana pelayanan KB merupakan salah satu hak reproduksi tiap individu. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik deskriptif dengan metode potong lintang atau cross sectional. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa data agregat pencapaian di tingkat provinsi. Sampel penelitian yaitu seluruh populasi studi berjumlah 34 provinsi dan analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat menggunakan SPSS 20. Hasil: Hasil analisis univariat didapatkan sebanyak 33 (97,1%) provinsi telah menyelenggarakan pelayanan KB Bergerak di wilayah perbatasan 20 (60,6%) provinsi telah melaksanakan pula di wilayah kepulauan. Sebanyak 31 (91.2%) provinsi memanfaatkan faskes statis sebagai sarana penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak dan 33 (97,1%) provinsi menggunakan sarana MUYAN KB. Selanjutnya, 23 (67,6%) provinsi telah melibatkan mitra kerja dari FKRTL, 34 (100%) melibatkan mitra kerja TNI dan 28 (82,4%) melibatkan mitra kerja dari FKTP. Pembahasan: Penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak nyatanya perlu memperhatikan berbagai faktor, diantaranya faktor lingkungan dan norma di wilayah setempat, adanya dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan informasi publik mengenai manfaat KB hingga ketersediaan akses menjangkau pelayanan KB Bergerak, baik akses secara geografis maupun ekonomi. Kesimpulan: Pemenuhan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas pelayanan KB Bergerak di wilayah perbatasan dan kepulauan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, diantaranya pemerintah daerah melalui dukungan APBD hingga kolaborasi dengan pihak swasta melalui pendanaan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat.]]>
Copyrights © 2021
