<![CDATA[Artikel ini mendeskripsikan dinamika politik penganggaran Pilkada di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber data berasal dari wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam proses penganggaran Pilkada. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan risalah rapat proses perencanaan dan pembahasan anggaran Pilkada. Penelitian ini menemukan bahwa Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu mendapatkan realisasi anggaran yang tidak sama dalam pembiayaan Pilkada, begitupun dalam proses pembahasan membutuhkan waktu yang berbeda. Dinamika politik penganggaran Pilkada di Kota Palu dan Sulawesi Tengah dipengaruhi tiga faktor. Pertama, soliditas team work Komisi Pemilihan Umum dalam pembahasan anggaran. Kedua, jalinan komunikasi antara Komisi Pemilihan Umum dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ketiga, kekuatan argumentasi team Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun anggaran]]>
Copyrights © 2022
