KEBIJAKAN BEKERJA DARI RUMAH (WORK FROM HOME) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

ROCHMAT ALI SYAEFUDIN (KEMENTERIAN KESEHATAN)
WAHYU HANGGORO SUSENO (Kementerian Kesehatan)
GILLAN TERAVOSA (Kementerian Kesehatan)

Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS

Birokrasi harus dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang adaptif dan inovatif (dynamic governance) dengan menerapkan prinsip merit baik pada keadaan normal maupun kahar. Kementerian Kesehatan sebagai garda terdepan penanggulangan pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) diharuskan tetap menjalankan kewajiban sebagai aparatur negara selama masa penanggulangan wabah. Kebijakan bekerja dari rumah (work from home) diberlakukan untuk mencegah peningkatan kasus dan melindungi Aparatur Sipil Negara dari risiko penularan COVID-19. Pelaksanaan bekerja dari rumah (work from home) di Kementerian Kesehatan dikecualikan bagi pegawai pada fasilitas pelayanan kesehatan, terutama yang berhubungan langsung dengan penanggulangan wabah COVID-19. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bekerja dari rumah (work from home) dan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan bekerja dari rumah (work from home) bagi Aparatur Sipil Negara.