<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan evaluasi kelembagaan struktur organisasi pemerintah dalam hal ini di Badan Kepegawaian Negara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini mengacu pada belum selarasnya Peraturan Presiden No.58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara yang saat ini berlaku dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan perkembangan tuntutan organisasi saat ini. Metodologi penulisan menggunakan analisis kualitatif mengacu pada kerangka teori terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian menunjukkan 4 (empat) pilar yaitu: pembinaan, penyelenggaraan, sistem informasi dan pengawasan pengendalian menjadi pilar-pilar utama yang berasal dari fungsi dan wewenang BKN di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pilar-pilar tersebut menjadi pedoman dalam cascading fungsi organisasi yang terdiri dari satuan haluan, operasi dan kontrol. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan di bulan Mei 2021.]]>
Copyrights © 2021
