Analisis Peran Komunikasi Internal Organisasi PPID Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian

Nadya Fajardinni (Ilmu Komunikasi, Universitas Airlangga, Indonesia)

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
Jurnal Ilmiah Indonesia

Setiap Badan Publik wajib untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui Undang-undang ini, masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik. Informasi publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara baik yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta organsaisi yang mengelola atau menggunakan sumbangan dari masyarakat. Masyarakat diharapkan menjadi peka, cerdas dan aktif dalam mengawal proses penyelenggaraan negara supaya transparan dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang ini. Kementerian Pertanian sebagai salah satu badan publik telah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungannya dengan menetapkan regulasi yaitu Peraturan Menteri Pertanian 32 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan pada Permentan Nomor 32 Tahun 2011.