<![CDATA[Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2014, dengan diterbitkannya Undang-Undang 23 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan pembagian urusan pemerintahan konkuren urusan bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan dengan menggunakan teori kebijakan Grindlle untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dari isi kebijakan dan konteks. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postitivis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepentingan pemungutan pajak air tanah pada wilayah Kota terpengaruhi oleh kepentingan penerintah provinsi dalam pengendalian air tanah. Kebijakan pemungutan pajak air tanah pada tingkat Kota tidak mendapat dukungan memadai oleh pemerintah provinsi. Penggunaan kewenangan menggabungan kegiatan perizinan dalam rangkaian pemungutan pajak tanpa berjalannya fungsi pengendalian serta penerapan regulasi yang tidak sesuai dengan konsep pembuatan kebijakannya memberikan dampak terhadap implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi. Tidak terwujudnya kepastian hukum bagi fiskus dalam memungut pajak dan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak merupakan dampak yang timbul selain lemahnya kepastian mekanisme pemungutan dan penegakan hukum atas pengendalian pemanfaatan air tanah.]]>
Copyrights © 2022
