<![CDATA[Peran Pengawasan Badan Permusyawaaratan Desa pada Kinerja Kepala Desa berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah 2021 (pasal 50) yang bertujuan untuk mengetahui Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Kinerja Kepala Desa Di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan dalam metode pengumpulan data terdiri dari tiga tehknik yaitu metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Kemudian Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa pada rencana kegiatan pemerintahan desa sudah maksimal dibuktikan dengan terbentuknya RPJMDes, RKPDes, APBDes. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksaanaan kegiatan Pemerintahan Desa masih kurang maksimal dibuktikan dengan tidak terlaksananya program dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di mana ini berkaitan erat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa yaitu berupa program bantuan sosial tunai yang datanya di manipulasi oleh Kepala Desa, dana covid 19, dana jaminan pengamanan sosial bantuan stimulan Perumahan Swadaya rumah layak huni dan dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBDes) sedangkan pelaporan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah maksimal dimana badan permusyawaratan desa sudah memberikan laporan kepada BPMD atas penyalagunaan dana oleh Kepala Desa dan sekretaris desa tetapi tindakan dari badan permusyaratan desa masih kurang tepat di mana badan permusyawaratan desa kurang transparansi kepada masyarakat]]>
Copyrights © 2022
