Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI PADA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Fitriyah, Nina Sa'idah
ACTON Vol 19 No 2 (2023): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v19i2.4104

Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dan paling menentukan dalam setiap organisasi. Sumber daya manusia merupakan penentu jalan tidaknya ataupun maju mundurnya organisasi. Sebaik apapun sistem yang telah disusun atau dilengkapi dengan apapun sarana dan prasarana yang tersedia dalam organisasi, tanpa didukung oleh keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang memadai, maka berbagai kelengkapan tersebut tidak akan berarti banyak bagi keberadaan organisasi, dengan sumber daya manusia pula, sistem sarana dan prasarana yang ada dalam organisasi dapat terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan bagi percepatan menyelesaikan tugas. Sumber daya aparatur yang berkualitas merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan negara serta kepada masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2014 (pasal 70) ditegaskan: (1) setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan umtuk pengembangan kompetensi, antara lain melaluipendidikan dan pelatihan (diklat), kursus, seminar, dan penataran; (2) dalam pengembangan kompetensi setiap instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Badan Pengembangan dan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Teknik penentu informan menggunakan purposive sampling yang meliputi Dinas Kepala dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengembangan dan Kepegawaian Sumber Daya Manusia sebagai Keynote adalah Kepala Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan study pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Program pengembangan sumber daya aparatur yang diterapkan akan optimal apabila seluruh aparatur sipil negara memiliki tiga kompetensi yang berkembang (kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural), sehingga menghasilkan aparatur sipil yang professional. Sehingga dengan ketiga kompetensi yang diperoleh aparatur sipil negara dapat membangun hardskill dan softskill aparatur sipil negara.

STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG BLEKOK KECAMATAN KENDIT KABUPATEN SITUBONDO Fitriyah, Nina Sa'idah
ACTON Vol 19 No 1 (2023): Mei
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v19i1.4270

Pariwisata, sebagai salah satu sektor utama dalam industri global, memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, melestarikan budaya, dan memfasilitasi pertukaran budaya dan pengetahuan antarbangsa. Pariwisata bukan hanya tentang destinasi eksotis dan tempat-tempat terkenal yang menarik pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Lebih dari itu, pariwisata juga memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat lokal. Dengan pengelolaan yang tepat, pariwisata dapat menjadi sarana yang kuat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui partisipasi aktif masyarakat, pelestarian budaya dan lingkungan, serta peningkatan infrastruktur dan layanan, pariwisata berbasis pemberdayaan dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh komunitas yang terlibat. Namun, seiring dengan pertumbuhan pesat pariwisata, muncul juga sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Masalah seperti overtourism, kerusakan lingkungan, dan pemisahan sosial antara wisatawan dan masyarakat lokal menjadi isu-isu yang memerlukan perhatian serius. Diperlukan strategi yang berwawasan masa depan untuk memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata dilakukan secara berkelanjutan, menghormati nilai-nilai budaya, dan berkontribusi secara positif terhadap kehidupan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, penelitian tentang strategi pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kampung Blekok, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, merupakan langkah yang sangat relevan. Dengan memahami bagaimana masyarakat lokal berperan aktif dalam pengembangan destinasi wisata dan bagaimana upaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di masa depan. Metode penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung, dokomentasi, dan lietratur referensi. Informan dalam penelian ini adalah Ketua Pokdarwis, Perangkat Desa, Masyarakat sekitar dan pengunjung. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Strategi pengembangan yang dilakukan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Destinasi wisata kampung blekok dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan menjual barang kerajinan, makanan, ataupun yang lain. Masyarakat lokal yang ada disekitar destinasi wisata kampung blekok dapat menawarkan barang dagangan kepada pengunjung. Meningkatan pendapatan asli desa. Dengan adanya destinasi kampung blekok, bertambah juga pendapatan asli desa. Pendapatan desa ini dapat digunakan kembali untuk kemakmuran masyarakat desa. Dengan begitu destinasi wisata kampung blekok bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat lokal tapi juga bermanfaat bagi desa itu sendiri

DAMPAK KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PEDAGANG (STUDI DESKRIPTIF PADA PASAR KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO) Fauzi, Hasan Muchtar; Fitriyah, Nina Sa'idah; Farihah, Saniyatul
ACTON Vol 19 No 1 (2023): Mei
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Pasar merupakan salah satu sektor pemerintah yang harus dikembangkan karena menopang aspek perekonoian dunia. Tentu perlu ada regulasi kebijakan khusus dari pemerintah untuk melindungi pedagang kecil yang beroperasi di pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang. Revitalisasi pasar tradisional merupakan program pemerintah yang berupaya untuk memvitalkan kembali kawasan yang dulunya pernah vital atu hidup. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis revitalisasi pasar tradisional di pasar umum Kapongan dan untuk mengetahui dampak revitalisasi pasar tradisional di pasar umum Kapongan Kabupaten Situbondo.Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif, dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena alamiah dengan pengumpulan data mengguanakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di pasar tradisional Kapongan Kabupaten Situbondo. Tentu program revitalisasi memiliki dampak yang signifikan pada pedagang dan pengunjung pasar umum Kapongan. Dampak positif yaitu (1) Dari segi Infrastrur kondisi pasar tradisional dapat bersaing dengan toko moderen. (2) Sistem ekonomi yang teratur. (3) Penataan pedagang sesuai dengan kelompok dagang. Dampak negatif setelah direvitalisasi pasar umum Kapongan yaitu (1) Tingginya tarif retribusi. (2) Pesatanya pedagang liar tanpa tarif retribusi di sekitar pasar umum Kapongan. (3) Menurunnya jumlah pedagang.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 PASAL 59 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO Hasanah, Mauidhotul; Giyanto, Giyanto; Fitriyah, Nina Sa'idah
ACTON Vol 20 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v20i1.4993

Penyandang disabilitas sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kabupaten Situbondo, memiliki hak untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang, yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah yang selanjutnya akan disebut dengan PERDA yang dibuat oleh bupati bersama dengan DPRD. Berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas, maka Pemerintah Situbondo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Sehingga dalam hal ini penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo lebih terjamin akan terpenuhnya hak dan kewajiban dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dinas sosial merupakan instansi penting dalam pegimplemetasian peraturan daerah ini sesuai dengan pasal yang tercantum yaitu pasal 59 mengenai bantuan sosial, nama lain dari bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas pada tahun 2023 yaitu ASPD PLUS (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas PLUS). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada namun terdapat kendala yaitu komunikasi yang terjalin antara stakeholder (komunikasi intern) dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas mengenai Bantuan Sosial dapat dikatakan efektif, tetapi dalam komunikasi pemerintah dengan masyarakat (komunikasi ekstern) kurang efektif karena sesuai hasil penelitian ini yang mendapat bantuan sosial hanya orang orang terdekat. Tidak adanya sosialisasi yang melibatkan masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui akan adanya program pemerintah.

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) LANSIA DI KELURAHAN MIMBAAN KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO Jannah, Jawahiril; Fitriyah, Nina Sa'idah; Giyanto, Giyanto
ACTON Vol 20 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v20i1.5166

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kesejahteraan masyarakat penerima bantuan PKH (Program Keluarga harapan) lansia di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang melibatkan 68 masyarakat penerima bantuan PKH Lansia. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistik, yakni dengan menggunakan analisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, Uji t, dan Koefisien Determinasi yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 20 for windows 7. Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas yaitu, Kualitas Pelayanan Publik (X), serta satu variabel terikat yaitu Kesejahteraan Masyarakat penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) Lansia (Y). Hasil analisa regresi linear berganda di atas menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Kualitas Pelayanan Publik berpengaruh positif (searah) terhadap variabel terikat yaitu Kesejahteraan Masyarakat penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) Lansia , hal itu ditunjukkan dalam hasil analisis regresi linier sederhana yaitu Y = 45,778+0,310X. Uji t Kualitas Pelayanan Publik (X) thitung 2,582 > ttabel 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti Kualitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat penerima bantuan PKH Lansia. Berdasarkan Uji Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa Nilai R square sebesar 0,092 < 0,5, hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen rendah sekali.

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA WRINGIN ANOM KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO FITRIYAH, NINA SA'IDAH; ROMLAH, ZAINUR
ACTON Vol 17 No 1 (2021): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Penelitian yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo ini dilatarbelakangi oleh kemiskinan yang telah lama dihadapi hampir semua negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang diatur oleh perundang-undangan pada Kementrian Sosial yaitu Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai. Penelitian dengan pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dari informan untuk mengetahui bagaimana penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hasil analisis kualitatif dengan metode wawancara, dapat disimpulkan bahwa :1.Dari segi kebijakan, program BPNT di Desa Wringin Anom sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial, namun tidak dengan perangkat desa yang hanya mengusulkan masyarakatnya yang tidak mampu agar mendapatkan bantuan pangan tersebut. 2.Dari segi pelaksana, Pendamping hingga Koordinator Daerah sudah melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan penyaluran program BPNT dari Bank penyalur kemudian kepada e-warung. Setelah itu, bantuan disalurkan kepada masyarakat.3.Dari segi target, pencapaian belum sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. Meskipun begitu, sebagian orang yang mendapatkan bantuan merasakan bahwa dengan adanya program BPNT mereka dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangannya.4.Dari segi lingkungan, masyarakat harus dapat menciptakan suasana yang rukun dan damai agar tercipta lingkungan dengan tingkat sosialisasi tinggi dan tidak lagi ada kecanggungan antara suatu organisasi dengan masyarakat.5.Dari segi proses, masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam penyaluran BPNT dapat merasakan hasil dari adanya program ini. Selain itu, prosedur penyaluran sudah sesuai dengan aturan.

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2023 DI KELURAHAN ARDIREJO KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO Susanti, Anifah Syintia; Aini, Dini Noor; Fitriyah, Nina Sa'idah
ACTON Vol 20 No 2 (2024): NOPEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v20i2.6048

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan fenomena ini penelitian disajikan untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2023 di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo terdapat adanya penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat pada tahun 2023 yang berjumlah 120 orang, 2)faktor pendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu munculnya rasa ketidakpuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang selalu menggantungkan hidup mereka pada bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

PELATIHAN DESAIN GRAFIS MENGGUNAKAN APLIKASI CANVA UNTUK SISWA MTS NURUL HIKAM Azise, Nur; Fitriyah, Nina Sa'idah; Rahman, Miftahur
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 4 No 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v4i1.5753

Perkembangan teknologi saat ini mendominasi di semua bidang, tidak hanya dalam dunia industri, akan tetapi dalam dunia pendidikan juga mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat penting. Penggunaan komputer pun sangat mempengaruhi pengetahun, dan perkembangan skill siswa. Oleh kerena itu, untuk mengetahui skill dan kemampuan siswa tidak hanya dinilai dari pengetahuan akademik, akan tetapi juga skill dan kemampuan siswa dalam meningkatkan kreatifitasnya sebagai bekal siswa setelah selesai menempuh pendidikan dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Salah satu bidang yang mempunyai peranan penting dalam penggunaan komputer yaitu bidang desain grafis. Dimana penggunaan tools dalam bidang desain grafis saat ini tidak hanya digunakan secara offline, akan tetapi juga digunakan secara online sehingga memudahkan para penggunanya untuk mengakses melalui smartphone tanpa dibatasi tempat, waktu dan penggunaan PC atau laptop. Canva merupakan aplikasi desain grafis yang mampu dan memudahkan penggunanya dalam meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya. MTs Nurul Hikam Kapongan memiliki fasilitas laboratorium komputer yang lengkap, akan tetapi penggunaan dan tidak ada materi atau kegiatan yang berfokus pada kegiatan peningkatan keterampilan dan kreatifitas siswa, khususnya pada bidang desain. pelatihan desain grafis menggunakan aplikasi Canva yang bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan keterampilan dan kreativitas pada siswa Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Hikam. Hasil kegiatan PKM menunjukkan pelatihan desain grafis menggunakan media Canva sangat menarik minat siswa dalam belajar dan mendalami tentang desain grafis, khususnya dalam membuat desain logo dan flayer.

PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA KINERJA KEPALA DESA DI DESA PAOWAN KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO Hanum, Farida; Fitriyah, Nina Sa'idah; Hasanah, Faridatul
ACTON Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Peran Pengawasan Badan Permusyawaaratan Desa pada Kinerja Kepala Desa berlandaskan pada Undang â€“ Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah 2021 (pasal 50) yang bertujuan untuk mengetahui Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Kinerja Kepala Desa Di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan dalam metode pengumpulan data terdiri dari tiga tehknik yaitu metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Kemudian Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa pada rencana kegiatan pemerintahan desa sudah maksimal dibuktikan dengan terbentuknya RPJMDes, RKPDes, APBDes. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksaanaan kegiatan Pemerintahan Desa masih kurang maksimal dibuktikan dengan tidak terlaksananya program dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di mana ini berkaitan erat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa yaitu berupa program bantuan sosial tunai yang datanya di manipulasi oleh Kepala Desa, dana covid 19, dana jaminan pengamanan sosial bantuan stimulan Perumahan Swadaya rumah layak huni dan dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBDes) sedangkan pelaporan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah maksimal dimana badan permusyawaratan desa sudah memberikan laporan kepada BPMD atas penyalagunaan dana oleh Kepala Desa dan sekretaris desa tetapi tindakan dari badan permusyaratan desa masih kurang tepat di mana badan permusyawaratan desa kurang transparansi kepada masyarakat

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT BAB III PASAL 4 HURUF B PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO Fitriyah, Nina Sa'idah; Aini, Dini Noor; Priantini, Novita Ika
ACTON Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi karena di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 4 Huruf B tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jl.Ahmad Yani di Kabupaten Situbondo. Metode penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 4 Huruf B tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat didalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada namun didalam implementasinya terdapat beberapa kendala seperti masih adanya pelanggaran terhadap PKL meskipun telah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Situbondo melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan menertibkan dan konsep yang efektif dalam penataan kembali pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo, khususnya Jl. Ahmad Yani Kabupaten Situbondo dengan pembinaan PKL bekerjasama dengan dinas dan pemerintah daerah Situbondo. Faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Situbondo dalam penertiban pedagang kaki lima diantaranya yaitu masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedagang kaki lima.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search