<![CDATA[Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat mengubah maupun menciptakan hukum baru. Hal ini berlaku terhadap semua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi termasuk perkara pemilu. Sehingga, yang menjadi permasalahan menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada saat tahapan pemilu berlangsung? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma konstruktivis. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yaitu final and binding. Sehingga, pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada masa tahapan pemilu berlangsung tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berkekuatan hukum tetap atau dapat mengganggu berjalannya tahapan pemilu yang sedang berjalan. Dengan demikian, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan penafsiran, dengan memberikan pertimbangan sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang sedang berlangsung, sehingga penyelenggara pemilu tetap dapat mengacu kepada pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi demi terwujudnya sistem ketatanegaraan yang ideal.]]>
Copyrights © 2023
