Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.2
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan JUSTISI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Journal of Law, Administration, and Social Science Law Development Journal USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Eduvest - Journal of Universal Studies Journal of Business, Management and Social Studies Journal of Mutidisciplinary Issues Journal of Accounting Law Communication and Technology Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia
Silalahi, Wilma
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KONSTITUSIONALITAS PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK 2020 Silalahi, Wilma
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2020): TATA KELOLA PEMILIHAN DALAM PUSARAN BENCANA
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v2i1.211

Abstract

Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional, harus dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin sistem politik pemilu di Indonesia tetap menciptakan sistem demokratisasi dalam Pemilihan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 dilakukan sebagai bentuk nyata bahwa apabila Pemilihan serentak tahun 2020 tetap akan dilaksanakan, dampak yang paling terkena adalah masalah kesehatan. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah metode normatif analisis atau disebut juga penelitian doktrinal, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Melalui kajian penelitian ini diharapkan, Pemerintah segera menyusun regulasi baru yang mengakomodir terjadinya force majeure seperti bencana nonalam. Penundaan Pemilihan lanjutan dapat dipergunakan sebagai kontrol atau persiapan terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai perangkat penunjang aktivitas Pemilihan di tengah pandemi covid-19 serta dapat sebagai kontestasi politik sekaligus sebagai momentum terhadap perbaikan sistem Pemilihan oleh pemerintah. Selain itu, Penundaan Pemilihan lanjutan tahun 2020 sangat tepat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa, lebih berharga masalah kesehatan dan nilai keselamatan manusia daripada sebuah nilai Pemilihan serta hal ini sudah sesuai dengan perintah konstitusi sesuai dengan prinsip Salus populi suprema lex esto.
PEMBERLAKUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SAAT TAHAPAN PEMILU BERLANGSUNG Silalahi, Wilma
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 5 No 01 (2023): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jbk.v5i01.291

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat mengubah maupun menciptakan hukum baru. Hal ini berlaku terhadap semua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi termasuk perkara pemilu. Sehingga, yang menjadi permasalahan menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada saat tahapan pemilu berlangsung? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma konstruktivis. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yaitu final and binding. Sehingga, pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada masa tahapan pemilu berlangsung tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berkekuatan hukum tetap atau dapat mengganggu berjalannya tahapan pemilu yang sedang berjalan. Dengan demikian, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan penafsiran, dengan memberikan pertimbangan sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang sedang berlangsung, sehingga penyelenggara pemilu tetap dapat mengacu kepada pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi demi terwujudnya sistem ketatanegaraan yang ideal.
Penggunaan Deepfake Terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024 Silalahi, Wilma; Natassya, Meily; Evelina, Shane
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 6 No 01 (2024): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 06 Nomor 01 Bulan Juni 2024
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jbk.v6i01.441

Abstract

Pesta demokrasi baru selesai dilaksanakan. Pada pelaksanaan pemilu tersebut ada tahapan pelaksanaan kampnaye yang merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan para calon peserta pemilu kepada masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menjadikan media sosial merupakan alternatif yang digunakan calon peserta pemilu dalam memperkenalkan, mempromosikan, hingga menawarkan visi dan misi dari masing-masing calon peserta pemilu dalam upaya penyebaran informasi yang lebih cepat dan praktis. Namun, menjadi suatu permasalahan tersendiri pada masa kampanye pemilu 2024 ditemukan beberapa calon peserta pemilu yang menggunakan kecanggihan Artificial Intelligence (AI) dengan program deepfake yang dapat memanipulasi sebuah video, sehingga hal tersebut dapat membuat kekhawatiran masyarakat. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk meredam penyebaran isu hoaks yang ada di masyarakat selama masa kampanye mengingat tindakan represif yang dilakukan pemerintah hanya sebatas melakukan take down atas munculnya berita hoaks tanpa memperhatikan berita deepfake. Dengan demikian dipandang perlu dalam UU Pemilu diatur larangan penggunaan deepfake pada saat kampanye agar tidak menimbulkan berita hoaks sebelum dan pada saat pemilu. Dengan adanya larangan penggunaan deepfake dalam UU Pemilu menjadi sarana pembaharuan masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye mengingat perkembangan AI yang semakin berkembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif guna melihat sebuah isu hukum yang terjadi karena penggunaan deepfake, yaitu tindakan represif pemerintah dalam mengatasi penggunaan deepfake yang mengakibatkan penyebaran isu hoaks di beberapa media sosial selama masa kampanye dan bagaimana tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penggunaan deepfake pada masa kampanye agar tercipta kepastian hukum. Pelaksanaan larangan penggunaan deepfake perlu diawasi oleh masyarakat sebagai pemerhati dan pengguna sosial media, termasuk Bawaslu dan dukungan dari Kementerian Kominfo termasuk peran aktif sosial media dalam penggunaan deepfake pada konten-konten yang dipublikasikan
Analisis Yuridis Perjanjian Pranikah dan Pascanikah Berdasarkan Perspektif Agama Kristen dan Hukum Positif Indonesia Ranadi, Gladys Felicia; Silalahi, Wilma
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4862

Abstract

Pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. didalam pengambilan keputusan, setiap individu diwarnai oleh cara berfikir dan kepercayaan individu tersebut. Latar belakang, suku, ras, budaya dan agama menjadi faktor penting yang membentuk cara individu berfikir dan menjalankan hidupnya. Sebelum pernikahan pasangan dapat mengatur mengenai perjanjian pranikah atau melakukan perjanjian pascanikah bagi yang sudah menikah yang mengatur mengenai pembagian harta apabila hal yang tidak diinginkan terjadi. Perjanjian pranikah dan pascanikah seringkali menjadi pro dan kontra karena dianggap berbenturan dengan nilai dalam masyarakat Kristiani yang melihat bahwa pernikahan adalah peristiwa yang sakral dalam kehidupan. Sedangkan perjanjian pranikah sendiri bertujuan sebagai bentuk perlindungan. 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Terkait Regulasi Pencoretan/Pembenaran Hasil Penghitungan Suara Silalahi, Wilma
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.752

Abstract

The implementation of the 2024 general elections poses ongoing challenges for organizers, with various issues and disputes arising as key considerations. While such disputes are an inevitable aspect of elections, evaluating election administration becomes essential. This study focuses on the evaluation of election administration in relation to regulations on vote count annulments and corrections. The objective is not to imply that the 2024 elections were poorly managed but to explore how election regulations provide legal certainty to the Indonesian populace, given that elections are the nation’s largest democratic event. Utilizing normative legal research, this study emphasizes that laws and regulations should align with the principles of Pancasila and the 1945 Constitution, which are the highest legal authorities in Indonesia. Additionally, it examines the implications of corrections made to vote count records. An evaluation of election administration, particularly concerning vote count annulments and corrections, is vital. Moreover, existing regulations must adapt to the evolving constitutional framework and be responsive to the needs of Indonesian society and the nation.
Pembatasan Hak Ekslusif terhadap Penggunaan Kata Umum dalam Sebuah Merek Sanjaya, Aqila Herdiyanto; Silalahi, Wilma
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2025): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i2.11773

Abstract

Technological advances drive the importance of brands as trade identities. Based on Law No. 20 of 2016, brands with generic words are prohibited, but the lack of clarity in the rules creates legal uncertainty. This study examines the legal issue and evaluates the regulations to support fair trademark law in Indonesia. This study applies a normative legal approach method with analytical descriptive research specifications. This approach aims to explain and describe the events that are the focus of the study, which are then analyzed by referring to primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study are the Restriction of exclusive rights to generic words in brands, as regulated in Article 16 letter f of the Permenkumham Merek 12/2021, preventing monopoly of widely known terms to protect the public interest and support business competition. However, the lack of a clear classification in Law No. 20 of 2016 creates the potential for legal conflicts. Distinctive power remains a key element, which can be obtained through fantasy words, generic words unrelated to the product, or secondary meanings. Clearer guidelines and evaluation of the mechanism of distinctive power are needed for fair and effective application of the law.
Danantara dan Reformasi Perekonomian Negara dalam Perspektif Teori Keadilan: Antara Pemerataan dan Efisiensi Investasi Negara Ngabut, Rupertus Arvinci; Silalahi, Wilma
Journal of Business, Management, and Social Studies Vol. 4 No. 3 (2024): Journal of Business, Management, and Social Studies
Publisher : APPS Publications

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53748/jbms.v4i3.104

Abstract

This study aims to analyze the role of Danantara, Indonesia’s sovereign wealth fund, in national economic reform through the lens of distributive justice, particularly based on John Rawls’ theory. Using a normative legal method supported by conceptual and statutory approaches, the research examines Danantara’s legal framework and investment practices through literature and legal documents. The findings reveal that Danantara’s current institutional design lacks sufficient safeguards for transparency, public participation, and equitable benefit distribution, failing to prioritize the least advantaged groups in accordance with Rawls’ difference principle. The novelty of this study lies in its application of justice theory as a critical evaluative framework for public investment policy, diverging from traditional economic or managerial analyses of sovereign wealth funds. By focusing on institutional fairness, this paper contributes a new legal-philosophical dimension to debates on economic governance, emphasizing the need for justice-oriented state investment strategies in developing economies such as Indonesia.
Exploring Ethical and Quality Dimensions of Artificial Intelligence Influence on Trust Princes, Elfindah; Silalahi, Wilma
Journal of Multidisciplinary Issues Vol 5 No 2 (2025): Journal of Multidisciplinary Issues
Publisher : APPS Publications

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53748/jmis.v5i2.46

Abstract

Objective – The purpose of this study is to examine how the amount of content generated by artificial intelligence (AI) is affecting the accuracy and reliability of information found online. Methodology – Using a survey-based approach conducted online with a 5-Likert scale, assessed by 10 survey items. Findings – The findings reveal that artificial intelligence does not have a direct effect on trust. Novelty – The conclusion emphasizes the relationship of the variables that may be used to develop a suitable marketing strategy.
Hak Cipta Musik Dan Pengaruhnya Terhadap Industri Musik Di Indonesia Marsela Berliana; Silalahi, Wilma
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 1 (2025): Januari
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i1.2120

Abstract

Copyright protection of musical works plays a crucial role in ensuring the sustainability and growth of the music industry in Indonesia. This study aims to examine the legal provisions of music copyright as stipulated in Law Number 28 of 2014, and to analyze its influence on the dynamics of the national music industry. Using a normative juridical approach, this research explores various issues such as rampant piracy, weak law enforcement, and the complexity of royalty management. The findings reveal that despite the existence of legal frameworks, implementation remains suboptimal due to low legal awareness, limited resources, and the challenges posed by rapid digital technological developments. Strategic measures are therefore necessary, including regulatory reform, public education, and strengthened stakeholder collaboration. In doing so, copyright protection will not only ensure justice for creators but also reinforce the overall ecosystem of the Indonesian music industry.
Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Merek Terdaftar Di Indonesia Manurung, Rachel Wahyunita Theodor; Silalahi, Wilma
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 1 (2025): Januari
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i1.2121

Abstract

Trademarks, as intellectual works, must be respected and protected to safeguard the interests of individuals and groups. The concept of Intellectual Property Rights (IPR) is outlined as the result of human work that has economic value, and strong legal protection is required to encourage innovation and prevent rights violations. This research employs normative legal methods with secondary data sources, including statutory regulations, books, and scientific articles. The analysis is conducted through statutory approaches and content analysis methods.Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications is identified as the legal foundation governing trademark rights, which are obtained through the "first to file" registration system. Legal protection encompasses rights recognition, preventive and repressive measures, access to legal assistance, and government accountability. This study highlights challenges in trademark registration and the importance of awareness regarding legal protection to prevent violations, as well as supporting national economic development. The research emphasizes that effective trademark protection serves as a crucial step in safeguarding trademark owners' interests and market integrity. Through comprehensive legal framework analysis, this study demonstrates how proper trademark protection mechanisms contribute to fostering innovation, maintaining fair competition, and strengthening the overall intellectual property regime.Furthermore, the implementation of the "first to file" system under Law Number 20 of 2016 provides certainty and clarity in trademark ownership determination, while establishing clear procedures for registration, enforcement, and dispute resolution. The legal protection framework not only addresses the immediate concerns of trademark holders but also contributes to the broader objectives of economic development and market stability.Therefore, effective trademark protection becomes a pivotal element in maintaining trademark owners' interests and preserving market integrity, ultimately supporting sustainable economic growth and innovation within the national framework.
Co-Authors Adeputri, Gesta Subysesa Maharwani Ahmad Sudiro Akhirudin Antonio, Michelle Linda DAN, Elisabeth Djaja, Benny Djayanti Djayanti, Djayanti Evelina, Shane Fadhli, Rifqi Naufal Fudianto, Mahfudz Hamonangan, Marcellius Kirana Helmi, Teofilus Titus Ismantara, Stefany Jonathan, Michael Kirana, Kimmy Baby Linda Antonio, Michelle Maharwani, Gesta Sebysesa Manurung, Rachel Wahyunita Theodor Marsanti, Aliyah Marsela Berliana Mutiara Putri, Mutiara Naomy Christian Yulianty Simanjuntak1, Indah Natassya, Meily Ngabut, Rupertus Arvinci Permatasari, Yofi Princes, Elfindah Purba, Jeremy Exaudi Ranadi, Gladys Felicia Sanjaya, Aqila Herdiyanto Satriyo Mandiri, Muhammad Sudirman Taufano, Martinus Al Ibrani Giga William Chandra William, Joseph