Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.558
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Hukum Lex Generalis Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Journal of Business, Management and Social Studies Journal of Mutidisciplinary Issues Journal of Accounting Law Communication and Technology
Silalahi, Wilma
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
KONSTITUSIONALITAS PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK 2020 Silalahi, Wilma
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2020): TATA KELOLA PEMILIHAN DALAM PUSARAN BENCANA
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v2i1.211

Abstract

Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional, harus dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin sistem politik pemilu di Indonesia tetap menciptakan sistem demokratisasi dalam Pemilihan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 dilakukan sebagai bentuk nyata bahwa apabila Pemilihan serentak tahun 2020 tetap akan dilaksanakan, dampak yang paling terkena adalah masalah kesehatan. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah metode normatif analisis atau disebut juga penelitian doktrinal, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Melalui kajian penelitian ini diharapkan, Pemerintah segera menyusun regulasi baru yang mengakomodir terjadinya force majeure seperti bencana nonalam. Penundaan Pemilihan lanjutan dapat dipergunakan sebagai kontrol atau persiapan terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai perangkat penunjang aktivitas Pemilihan di tengah pandemi covid-19 serta dapat sebagai kontestasi politik sekaligus sebagai momentum terhadap perbaikan sistem Pemilihan oleh pemerintah. Selain itu, Penundaan Pemilihan lanjutan tahun 2020 sangat tepat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa, lebih berharga masalah kesehatan dan nilai keselamatan manusia daripada sebuah nilai Pemilihan serta hal ini sudah sesuai dengan perintah konstitusi sesuai dengan prinsip Salus populi suprema lex esto.
PEMBERLAKUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SAAT TAHAPAN PEMILU BERLANGSUNG Silalahi, Wilma
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 5 No 01 (2023): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jbk.v5i01.291

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat mengubah maupun menciptakan hukum baru. Hal ini berlaku terhadap semua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi termasuk perkara pemilu. Sehingga, yang menjadi permasalahan menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada saat tahapan pemilu berlangsung? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma konstruktivis. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yaitu final and binding. Sehingga, pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada masa tahapan pemilu berlangsung tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berkekuatan hukum tetap atau dapat mengganggu berjalannya tahapan pemilu yang sedang berjalan. Dengan demikian, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan penafsiran, dengan memberikan pertimbangan sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang sedang berlangsung, sehingga penyelenggara pemilu tetap dapat mengacu kepada pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi demi terwujudnya sistem ketatanegaraan yang ideal.
Penggunaan Deepfake Terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024 Silalahi, Wilma; Natassya, Meily; Evelina, Shane
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 6 No 01 (2024): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 06 Nomor 01 Bulan Juni 2024
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jbk.v6i01.441

Abstract

Pesta demokrasi baru selesai dilaksanakan. Pada pelaksanaan pemilu tersebut ada tahapan pelaksanaan kampnaye yang merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan para calon peserta pemilu kepada masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menjadikan media sosial merupakan alternatif yang digunakan calon peserta pemilu dalam memperkenalkan, mempromosikan, hingga menawarkan visi dan misi dari masing-masing calon peserta pemilu dalam upaya penyebaran informasi yang lebih cepat dan praktis. Namun, menjadi suatu permasalahan tersendiri pada masa kampanye pemilu 2024 ditemukan beberapa calon peserta pemilu yang menggunakan kecanggihan Artificial Intelligence (AI) dengan program deepfake yang dapat memanipulasi sebuah video, sehingga hal tersebut dapat membuat kekhawatiran masyarakat. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk meredam penyebaran isu hoaks yang ada di masyarakat selama masa kampanye mengingat tindakan represif yang dilakukan pemerintah hanya sebatas melakukan take down atas munculnya berita hoaks tanpa memperhatikan berita deepfake. Dengan demikian dipandang perlu dalam UU Pemilu diatur larangan penggunaan deepfake pada saat kampanye agar tidak menimbulkan berita hoaks sebelum dan pada saat pemilu. Dengan adanya larangan penggunaan deepfake dalam UU Pemilu menjadi sarana pembaharuan masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye mengingat perkembangan AI yang semakin berkembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif guna melihat sebuah isu hukum yang terjadi karena penggunaan deepfake, yaitu tindakan represif pemerintah dalam mengatasi penggunaan deepfake yang mengakibatkan penyebaran isu hoaks di beberapa media sosial selama masa kampanye dan bagaimana tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penggunaan deepfake pada masa kampanye agar tercipta kepastian hukum. Pelaksanaan larangan penggunaan deepfake perlu diawasi oleh masyarakat sebagai pemerhati dan pengguna sosial media, termasuk Bawaslu dan dukungan dari Kementerian Kominfo termasuk peran aktif sosial media dalam penggunaan deepfake pada konten-konten yang dipublikasikan
Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Saraswati, Dita; Silalahi, Wilma
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The trade of products bearing well-known marks often encounters various issues, primarily arising from acts of passing off perpetrated by business actors acting in bad faith. Well-known marks, which enjoy a strong reputation, are frequently exploited by irresponsible parties seeking to boost sales and profit from the unauthorized use of such marks. However, such practices can cause significant harm to the owners of well-known marks by misleading the public and damaging the reputation that the marks have painstakingly built over time. In this context, this legal research adopts a normative legal approach, also known as doctrinal legal research, which focuses on the study of literature and secondary legal materials, including both primary and secondary legal sources. Based on the findings of the research, the regulation of trademarks in Indonesia is clearly stipulated in Trademarks and Geographical Indications Act. One of the preventive measures to address acts of passing off against well-known marks is the registration of the mark through a formal application process, which grants legal protection to the mark in accordance with the provisions of Trademarks and Geographical Indications Act. With valid trademark registration, passing off actions against well-known marks can be deterred, as the registered marks enjoy stronger legal protection. Owners of registered well-known marks are entitled to file lawsuits in the Commercial Court against parties that use similar marks without authorization or legitimate rights, whether for goods or services of a similar nature or otherwise. This is aimed at safeguarding the interests of well-known mark owners from potential losses caused by trademark infringements. Lawsuits brought by the owners of well-known marks may include various legal claims, such as claims for damages and requests for injunctions to cease activities related to the trademark infringement. The conclusion of this research indicates that passing off arises from the bad faith of business actors who are solely focused on profit-seeking motives.
Analisis Yuridis Perjanjian Pranikah dan Pascanikah Berdasarkan Perspektif Agama Kristen dan Hukum Positif Indonesia Ranadi, Gladys Felicia; Silalahi, Wilma
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4862

Abstract

Pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. didalam pengambilan keputusan, setiap individu diwarnai oleh cara berfikir dan kepercayaan individu tersebut. Latar belakang, suku, ras, budaya dan agama menjadi faktor penting yang membentuk cara individu berfikir dan menjalankan hidupnya. Sebelum pernikahan pasangan dapat mengatur mengenai perjanjian pranikah atau melakukan perjanjian pascanikah bagi yang sudah menikah yang mengatur mengenai pembagian harta apabila hal yang tidak diinginkan terjadi. Perjanjian pranikah dan pascanikah seringkali menjadi pro dan kontra karena dianggap berbenturan dengan nilai dalam masyarakat Kristiani yang melihat bahwa pernikahan adalah peristiwa yang sakral dalam kehidupan. Sedangkan perjanjian pranikah sendiri bertujuan sebagai bentuk perlindungan. 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Terkait Regulasi Pencoretan/Pembenaran Hasil Penghitungan Suara Silalahi, Wilma
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.752

Abstract

The implementation of the 2024 general elections poses ongoing challenges for organizers, with various issues and disputes arising as key considerations. While such disputes are an inevitable aspect of elections, evaluating election administration becomes essential. This study focuses on the evaluation of election administration in relation to regulations on vote count annulments and corrections. The objective is not to imply that the 2024 elections were poorly managed but to explore how election regulations provide legal certainty to the Indonesian populace, given that elections are the nation’s largest democratic event. Utilizing normative legal research, this study emphasizes that laws and regulations should align with the principles of Pancasila and the 1945 Constitution, which are the highest legal authorities in Indonesia. Additionally, it examines the implications of corrections made to vote count records. An evaluation of election administration, particularly concerning vote count annulments and corrections, is vital. Moreover, existing regulations must adapt to the evolving constitutional framework and be responsive to the needs of Indonesian society and the nation.
Pembatasan Hak Ekslusif terhadap Penggunaan Kata Umum dalam Sebuah Merek Sanjaya, Aqila Herdiyanto; Silalahi, Wilma
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2025): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i2.11773

Abstract

Technological advances drive the importance of brands as trade identities. Based on Law No. 20 of 2016, brands with generic words are prohibited, but the lack of clarity in the rules creates legal uncertainty. This study examines the legal issue and evaluates the regulations to support fair trademark law in Indonesia. This study applies a normative legal approach method with analytical descriptive research specifications. This approach aims to explain and describe the events that are the focus of the study, which are then analyzed by referring to primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study are the Restriction of exclusive rights to generic words in brands, as regulated in Article 16 letter f of the Permenkumham Merek 12/2021, preventing monopoly of widely known terms to protect the public interest and support business competition. However, the lack of a clear classification in Law No. 20 of 2016 creates the potential for legal conflicts. Distinctive power remains a key element, which can be obtained through fantasy words, generic words unrelated to the product, or secondary meanings. Clearer guidelines and evaluation of the mechanism of distinctive power are needed for fair and effective application of the law.
Danantara dan Reformasi Perekonomian Negara dalam Perspektif Teori Keadilan: Antara Pemerataan dan Efisiensi Investasi Negara Ngabut, Rupertus Arvinci; Silalahi, Wilma
Journal of Business, Management, and Social Studies Vol. 4 No. 3 (2024): Journal of Business, Management, and Social Studies
Publisher : APPS Publications

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53748/jbms.v4i3.104

Abstract

This study aims to analyze the role of Danantara, Indonesia’s sovereign wealth fund, in national economic reform through the lens of distributive justice, particularly based on John Rawls’ theory. Using a normative legal method supported by conceptual and statutory approaches, the research examines Danantara’s legal framework and investment practices through literature and legal documents. The findings reveal that Danantara’s current institutional design lacks sufficient safeguards for transparency, public participation, and equitable benefit distribution, failing to prioritize the least advantaged groups in accordance with Rawls’ difference principle. The novelty of this study lies in its application of justice theory as a critical evaluative framework for public investment policy, diverging from traditional economic or managerial analyses of sovereign wealth funds. By focusing on institutional fairness, this paper contributes a new legal-philosophical dimension to debates on economic governance, emphasizing the need for justice-oriented state investment strategies in developing economies such as Indonesia.
Exploring Ethical and Quality Dimensions of Artificial Intelligence Influence on Trust Princes, Elfindah; Silalahi, Wilma
Journal of Multidisciplinary Issues Vol 5 No 2 (2025): Journal of Multidisciplinary Issues
Publisher : APPS Publications

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53748/jmis.v5i2.46

Abstract

Objective – The purpose of this study is to examine how the amount of content generated by artificial intelligence (AI) is affecting the accuracy and reliability of information found online. Methodology – Using a survey-based approach conducted online with a 5-Likert scale, assessed by 10 survey items. Findings – The findings reveal that artificial intelligence does not have a direct effect on trust. Novelty – The conclusion emphasizes the relationship of the variables that may be used to develop a suitable marketing strategy.
Evaluasi Efektivitas Danantara dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Perekonomian Nasional Aditya Pradana, Yudha; Silalahi, Wilma
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.976

Abstract

This study evaluates the effectiveness of Danantara, Indonesia’s Sovereign Wealth Fund, in promoting economic equity and supporting national economic reform. Established under Law No. 1 of 2025, Danantara is designed as a strategic investment institution tasked with optimizing state assets through a legal-administrative investment framework. Drawing inspiration from international models such as Temasek Holdings and Khazanah Nasional, Danantara adopts a broader mandate by consolidating state assets and enhancing inter-agency synergy. Through a normative juridical approach supported by statute, conceptual, and case-based methods, this research reveals that Danantara plays a significant role in broadening access to economic resources—particularly for MSMEs—and improving the transparency, efficiency, and sustainability of state asset management. The digitalization of assets has transformed them into active instruments of economic growth, contributing directly to job creation, regional development, and improved competitiveness in strategic sectors such as infrastructure, energy, and logistics. Despite these achievements, challenges persist in regulatory harmonization, institutional coordination, and digital infrastructure—especially in underdeveloped regions. The success of Danantara relies on strong legal oversight, adaptive policies, professional management, and continuous monitoring. The study concludes that while Danantara has demonstrated promising results in fostering inclusive growth, sustained regulatory support and cross-sector collaboration are essential to maximize its transformative potential in Indonesia’s evolving economic landscape.
Co-Authors Aditya Pradana, Yudha Akhirudin Darmansyah, Erick Djaja, Benny Djayanti Djayanti, Djayanti Evelina, Shane Fudianto, Mahfudz Hafendi, Doni Hamonangan, Marcellius Kirana Helmi, Teofilus Titus Ichsandi, Muhammad Wildan Jonathan, Michael Manurung, Rachel Wahyunita Theodor Marsanti, Aliyah Marsela Berliana Natassya, Meily Ngabut, Rupertus Arvinci Permatasari, Yofi Princes, Elfindah Priyono, Muhammad Yogi Septiyan Ranadi, Gladys Felicia Sanjaya, Aqila Herdiyanto Saraswati, Dita Sudirman Taufano, Martinus Al Ibrani Giga William Chandra William, Joseph