Analisis Yuridis Tentang Partisipasi Masyarakat Terkait Penegakan Peraturan Peraturan Perundang Undangan

Adityapane Adityapane (Universitas Labuhanbatu)
Gufranul Fikry (Universitas Labuhanbatu)
Tania Ramadhani Harahap (Universitas Labuhanbatu)
Pretti Zein (Universitas Labuhanbatu)
Hardani Prayoga Harahap (Universitas Labuhanbatu)

JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI
Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023

Dalam yurisdiksi hukum, “undang-undang” adalah cara merumuskan norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Baik dilihat dari kacamata filosofi hukum suatu negara, hierarki undang-undang normatif, atau peran undang-undang dalam masyarakat secara umum, keberadaan undang-undang di suatu negara membawa serta signifikansi strategis yang berbobot. Kesejahteraan rakyat menjadi perhatian utama pemerintah. Untuk mewujudkannya, diperlukan mekanisme khusus yang terkodifikasi dalam kebijakan publik. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran masyarakat luas dalam pembentukan undang-undang yang menjamin keamanan negara Indonesia. Karya akademik ini merupakan salah satu contoh penelitian hukum normatif. Pemahaman tentang keamanan nasional dapat diterapkan pada pembentukan kerangka regulasi. Setiap masyarakat bercita-cita untuk menjadi aman dan terjamin, dan aturan hukum berfungsi baik sebagai tiang penunjuk jalan maupun alat untuk mencapainya. Pembentukan peraturan perudang undangan di Indonesia harus tunduk pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan, hal ini terkait pembentukan peraturan perudang undangan di Indonesia yang responsif terutama menyangkut dalam mewu Agar ketahanan nasional dapat terwujud .Indonesia adalah negara hukum yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kesejahteraan semua warga negaranya. Produk legislatif diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini. Rakyat harus dilibatkan dalam proses pembuatan undang-undang, baik pada saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun pemerintah sedang menyusun undang-undang tersebut dan juga pada saat pelaksanaan dan pengawasannya. Dengan demikian, tujuan pembentukan undang-undang untuk mewujudkan kesejahteraan yang seluas-luasnya dapat terwujud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang harapan masyarakat terhadap terciptanya Program Legislatif Nasional (Prolegnas), peran masyarakat dalam pembentukan aturan administrasi, dan sifat dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan dan pengawasan peraturan seperti itu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DPR, DPD, dan pemerintah tidak terlalu ambisius dalam menjalankan fungsi legislasinya.