<![CDATA[Pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia erat kaitannya dengan kebijakan otonomi daerah dan juga kebijakan desentralisasi. implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan terutama dalam hal bentuk pengelolaan keuangan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta mengidentifikasi faktor Pendukung dan faktor penghambat Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan tahun 2021 telah berjalan dengan baik walaupun masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan lainnya.]]>
Copyrights © 2023
