<![CDATA[Abstract Divorce is a complicated thing because it involves property that is within the bonds of marriage. One of the cases regarding joint property is Case Number 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk. In that case, the ex-wife as Plaintiff filed a lawsuit asking for a house on the Defendant's estate, a Honda Scoopy motorcycle, wardrobe, and bed to be designated as joint property. However, the final decision handed down by the panel of judges was to reject all of the Plaintiffs' claims. The purpose of the study is to analyze the court's legal considerations in Decision Number 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk and the legal consequences of Decision Number 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk. The research method used is normative research and uses a legal approach and a case approach. The results of the research achieved were the court's legal considerations in Decision Number 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk is a judge considering that the Plaintiff has received a share of joint property amounting to Rp.30,000,000. The property claimed as joint property is the property of the Defendant and the Plaintiff cannot prove the origin of the money to build a house, so the Panel of Judges rejected all claims. But according to the author, wardrobe and bed can be categorized as shared treasures. For Honda Scoopy motorcycles because the identity of the vehicle is incomplete, the lawsuit cannot be accepted. Then because only the Defendant pays the mortgage, the Plaintiff's claim must be rejected. Legal consequences of Decision Number 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk that is because the Panel of Judges did not consider the date and year of obtaining the Defendant's pension, the determination of marital property and the judgment handed down was incorrect and detrimental to the Plaintiff. Decision Number 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk has permanent legal force so that no legal remedy is made by the Plaintiff. Keywords: Common Property, Rejected Lawsuit, Religious Court Verdict Number 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk Abstrak Perceraian merupakan hal yang rumit karena menyangkut harta benda yang berada dalam ikatan perkawinan. Salah satu perkara mengenai harta bersama adalah Perkara Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk. Pada perkara itu, mantan istri sebagai Penggugat mengajukan gugatan yang meminta sebuah rumah di atas tanah waris Tergugat, sebuah sepeda motor Honda Scoopy, lemari pakaian, dan tempat tidur ditetapkan sebagai harta bersama. Namun putusan akhir yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah menolak seluruh gugatan Penggugat. Tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum pengadilan dalam Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk dan akibat hukum dari Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang dicapai ialah pertimbangan hukum pengadilan dalam Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk adalah hakim menimbang bahwa Penggugat sudah mendapatkan bagian harta bersama sebesar Rp.30.000.000. Harta benda yang digugat sebagai harta bersama merupakan harta bawaan Tergugat dan Penggugat tidak bisa membuktikan asal uang untuk membangun rumah, maka Majelis Hakim menolak seluruh gugatan. Namun menurut penulis, lemari pakaian dan tempat tidur dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Untuk motor Honda Scoopy karena identitas kendaraanya tidak lengkap, maka gugatan tidak dapat diterima. Kemudian karena yang membayar cicilan rumah hanya Tergugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak. Akibat hukum dari Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk yaitu karena Majelis Hakim tidak menimbang kapan tanggal dan tahun dari diperolehnya uang pensiun Tergugat, maka penentuan harta benda perkawinan dan putusan yang dijatuhkan tidak tepat dan merugikan Penggugat. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk sudah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat. Kata Kunci: Harta Bersama, Gugatan yang Ditolak, Putusan Pengadilan Agama Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Ptk]]>
Copyrights © 2023
