<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penumpukan dan pola penumpukan pencairan anggaran dan menganalisis adanya kecenderungan penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diketahui bahwa adanya penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun 2020 memiliki banyak dampak negatif. Salah satu diantaranya adalah terjadinya penurunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2021 sebesar 9.98 Triliun. Dari jumlah tersebut diberikan untuk beberapa satker (satuan kerja) instansi vertikal kantor pusat dan kantor daerah yang berjumlah 300 DIPA. Penurunan DIPA ini terjadi karena kurang maksimalnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memaksimalkan penerimaan DIPA tahun sebelumnya. Pola pencairan anggaran belanja pemerintah pusat saat ini masih saja terpusat pada semester 2, terutama pada Bulan November dan Desember terakhir berlakunya anggaran. Persentase pencairan anggaran pada semester 1 lebih kecil daripada persentase pencairan anggaran pada semester 2. Rendahnya penyerapan belanja pemerintah pusat semester 1, maka untuk mengejar target penyerapan anggaran, pencairan anggaran belanja akan menumpuk pada semester 2 sampai dengan akhir tahun anggaran. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan kualitas output yang kurang baik. Selain itu juga mengakibatkan beban kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai institusi yang mengelola pencairan anggaran bertambah besar pada setiap akhir tahun anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan penumpukan pencairan anggaran belanja yang ada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di akhir tahun anggaran dan faktor-faktor penyebabnya.]]>
Copyrights © 2021
