<![CDATA[Abstrak Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia melakukan berbagai hal upaya peningkatan penerimaan APBN untuk pelaksanaan pembangunan tingkat nasional dan memobilisasi modal dari dalam negeri seperti dengan memberikan kebijakan-kebijakan. Salah satu cara untuk mencari nafkah adalah banyak orang memulai bisnis, salah satunya adalah berdagang dan usaha dibidang hiburan. Oleh karena itu di kota bandar lampung terdapat berbagai kegiatan usaha yang dimiliki oleh seorang pengusaha salah satunya yaitu usaha dibidang hiburan seperti diskotik, gaya hidup bebas ketika orang-orang dinegara maju mulai muncul, konsumsi minuman alkohol tidak lgi tabu di indonesia. Pada penelitian terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan sanksi administratif dan faktor penghambat dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik di Bandar Lampung, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (field Research), dapat ditarik kesimpulan Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha diskotik di Kota Bandar Lampung berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda administratif dijatuhkan oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan administrasi di bidang Hukum Administrasi Negara. Faktor penghambat penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha diskotik di Kota Bandar Lampung adalah faktor hukum dan peraturan perundang-undangan dan faktor instansi penegak hukum. Kata Kunci: Penerapan, Pelanggaran, Diskotik ]]>
Copyrights © 2023
