Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Devotion: Journal of Research and Community Service Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pro Justitia (JPJ) International Journal of Law, Crime and Justice
Rika Santina
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Konstruksi Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum Kamal Fahmi Kurnia; Rika Santina
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v3i2.365

Abstract

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Juliadi Rusydi; Januri Januri; Rika Santina
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2064

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan dari perspektif peraturan perundang-undangan tata negara yang dianggap efektif. Penelitian menggunakan metode empiris normatif dengan menelaah dokumen hukum dan pasal-pasal lainnya serta penerapannya pada fakta hukum melalui teknik pengumpulan data Melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, peran Pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan dari perspektif hukum tata usaha negara saat ini berlangsung sejalan dengan penegakan sanksi administratif yang telah ditetapkan Undang-Undang agar efektif sanksi pelanggaran administratif dan agar meminimalisir pelanggaran pencemaran lingkungan. Hambatan penerapan sanksi administratif dalam penerapannya merupakan hambatan internal dan eksternal, sehingga perlu dilakukan sosialisasi pengelolaan lingkungan dan penyadaran aparat penegak hukum melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami realita dengan baik dalam mengelola lingkungan.
Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Diskotik Di Kota Bandar Lampung Sugiman Sugiman; Robert Ariesta; Rika Santina
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v4i1.1060

Abstract

Abstrak Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia melakukan berbagai hal upaya peningkatan penerimaan APBN untuk pelaksanaan pembangunan tingkat nasional dan memobilisasi modal dari dalam negeri seperti dengan memberikan kebijakan-kebijakan. Salah satu cara untuk mencari nafkah adalah banyak orang memulai bisnis, salah satunya adalah berdagang dan usaha dibidang hiburan. Oleh karena itu di kota bandar lampung terdapat berbagai kegiatan usaha yang dimiliki oleh seorang pengusaha salah satunya yaitu usaha dibidang hiburan seperti diskotik, gaya hidup bebas ketika orang-orang dinegara maju mulai muncul, konsumsi minuman alkohol tidak lgi tabu di indonesia. Pada penelitian terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan sanksi administratif dan faktor penghambat dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik di Bandar Lampung, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (field Research), dapat ditarik kesimpulan Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha diskotik di Kota Bandar Lampung berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin dan  denda  administratif dijatuhkan     oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan administrasi di bidang Hukum Administrasi Negara. Faktor   penghambat   penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha diskotik di Kota Bandar Lampung adalah faktor hukum dan peraturan perundang-undangan dan faktor instansi penegak  hukum. Kata Kunci: Penerapan, Pelanggaran, Diskotik  
Implementation of Spatial Planning Law in Addressing Environmental Problems in Urban Areas Rika Santina; Raja Agung Kesuma Arcaropeboka; Rendy Renaldy; Kamal Fahmi Kurnia; Arif Hidayatullah
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 2 (2024): June : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i2.164

Abstract

A city is one of the areas heavily populated by people. In Indonesia, there are a total of 98 cities. A city is a complex area because it has various zones such as central zones, industrial zones, and suburban zones. Additionally, a city should also have green open spaces. Green open spaces can help minimize global warming and the greenhouse effect in urban areas. Moreover, cities often grapple with waste issues. Urban residents should develop good mental attitudes and habits, such as not littering. Cooperation between the government, which builds proper and appropriate urban planning by providing green areas, and the public's awareness to maintain city cleanliness by disposing of waste properly, is necessary.
Diversi Oleh Pengadilan Negeri Kotabumi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak Mardianto, Andi Barkan; Idham, Idham; Purwoko, Tedy; Santina, Rika
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i2.2598

Abstract

Furthermore, the Children's Judge in its implication has an obligation and realizes a balanced Diversity Agreement for both parties, in which the agreement of diversia is an agreement on the results of the Diversion deliberation process as outlined in the form of documents and signed by the parties involved in the Diversion deliberation. handling children as perpetrators of crime is one form of attention of judges to the conditions of children who are different from adults, the nature of children as individuals who are still unstable, the future of children as assets of the nation and the position of people in communities who still need protection can be used as a basis for searching alternative solutions on how to avoid children from a formal criminal justice system. The method used in this study is an empirical approach derived from data collection obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis methods. The results of this study ultimately provide the answer that diversion as a form of settlement of child criminal cases through the Restorative justice approach by Judges of Children in the Kotabumi District Court can be implicated because of observing 1) The best interests of the Child, 2) The survival and growth of the Child. The suggestion from this research is that the role of the Facilitator needs to be socialized more intensively to the community because there are still many people who do not understand correctly the implementation of diversion.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN SATUAN TUGAS PERIZINAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG SISTEM PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK DI WILAYAH KOTA METRO LAMPUNG BERDASARKAN PP 24 TAHUN 2018 Pangestu Sitompul, ST Aditia Fortuna; Arc, Raja Agung Kesuma; Hidayatullah, Arif; Santina, Rika
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1498

Abstract

Perubahan regulasi dan sistem perizinan yang telah diluncurkan untuk memperbaiki pelayanan publik khususnya dalam hal perizinan berusaha khususnya di Kota Metro dapat dikatakan sudah cukup baik dalam melakukan inovasi yang dibuat dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimublkan sejumlah hambatan-hambatan dalam prosesnya, saat ini juga dengan ada sistem terbarus yang disebut dengan OSS, dalam pelaksanaanya percepatan perizinan berusaha terintegrasi secara online (OSS) khususnya di Kota Metro saat ini, dapat dinilai belum berjalan dengan baik sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam PP 24 tahun 2018 tentang Percepatan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Online, hal itu tergambar dengan terlambatnya sistem ini berjalan dengan efektif sehingga masyarakat berpendapat bahwa sistem ini belum siap untuk diterapkan dan terlihat adanya ketidaksiapaan pemerintah dalam mendukung sistem OSS ini.
Sengketa Ekonomi Syariah: Suatu Kajian Penyelesaian Kasus Sengketa Di Indonesia Famulia, Ledy; Santina, Rika
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v9i1.3249

Abstract

The settlement of sharia economic disputes through litigation is the authority of the Religious Court. One of the sharia economic decisions is decision Number 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg. This dispute was filed by PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk as the plaintiff who sued Anang Fitrianto, S.E as the defendant with a lawsuit for default based on the qard financing extension agreement. This study will analyze the settlement of sharia economic disputes as stated in Decision Number 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg. The research method used in analyzing the research is a qualitative research method with a normative legal approach and a case approach. This research is descriptive qualitative, the data is analyzed to then draw conclusions using the inductive thinking method. The results of the study concluded that the settlement of sharia economic disputes was in accordance with the formal law and material law of the Religious Courts. This is based on the relative competence and absolute competence of the Religious Courts, the type of contract used, namely the qard contract, and the type of default decision
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER PADA MARKETPLACE (Studi Kasus Seller mitra Shopee Xpress) Hanafiah, Hanafiah; Idham, Idham; Januri, Januri; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3274

Abstract

Transaksi jual beli antara masyarakat sudak tidak terbatas antar pulau maupun dunia melalui marketplace. Perlindungan terhadap konsumen sangat penting untuk tetap diperhatikan dibandingkan dengan melindungi para pengusaha. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa posisi konsumen tidak seimbang dengan pengusaha, terutama dalam pembelian barang secara online di mana konsumen masih memiliki kekuatan tawar yang rendah dan banyak sekali konsumen sering merasa dirugikan barang yang tidak sesuai. Namun di sisi yang berbeda pihak penjual tidak memerima jaminan apapun jika barang miliknya yang dikirim tidak sampai kepada pembeli atau rusak, dimana kerusakan atau kehilangan barang milik penjual disebabkan oleh kelalaian jasa pengiriman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis dan memetakan hubungan hukum para pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui marketplace; dan 2) menganalisis dan menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap penjual pada marketplace bisnis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (Field Research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan fakta yang ada, dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti. Sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan hukum antara pelaku yang terlibat dalam marketplace dimulai saat pengguna menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform marketplace; serta melindungi hak-hak penjual, terutama dalam konteks hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya pada proses pembayaran, pihak marketplace menuntut agar pelanggan terlebih dahulu melakukan pembayaran dan menyampaikan konfirmasi pembayaran. Setelah itu pihak penjual akan mengambil langkah selanjutnya, yaitu berupa konfirmasi dan pengiriman barang yang telah dipesan.
ANALASIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN LISENSI ATAS MEREK DALAM PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Feryando, Achmad Alfi; Nadriana, Lenny; Zanariyah, Sri; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3275

Abstract

Merek merupakan simbol pengenal yang dapat membentuk citra dan persepsi terhadap pengguna atau konsumennya. Ketika suatu merek semakin dikenal, ada kemungkinan orang akan menirunya. Selain berfungsi sebagai identitas, merek juga memiliki peran penting dalam mengantisipasi tindakan tidak jujur sehingga perlunya adanya suatu legalitas yang mengikat bagi para pihak yang menjalankan aktivitas bisnis untuk melakukan pengikatan lisensi merek dalam bentuk perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi yang tujuannya ialah berujung agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan (pendekatan statute) dan jenis penelitian deskriptif. Data yang dianalisis merupakan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (penelitian perpustakaan), dan pengolahan data melibatkan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Hasil penelitian dan analisis mengidentifikasi bahwa terdapat batasan-batasan perjanjian lisensi agar tidak terjadi adanya persaingan usaha yang tidak sehat, seperti yang diatur dalam Pasal 10 bis Ayat (3) Konvensi Paris. Tindakan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat dapat dilakukan melalui penghapusan atau pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik asli. Gugatan terhadap pelanggaran merek dapat melalui penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase, serta melalui proses pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PT. GANENDRA WIJAYA PROVINSI LAMPUNG Pamarto, Pamarto; Nadriana, Lenny; Maulidiana, Lina; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3305

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja pekerja outsourcing serta faktor-faktor penghambat pelaksanaannya pada PT. Ganendra Wijaya Provinsi Lampung tahun 2023 di RSUD Abdul Moeleok Lampung. Jenis penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan masalah normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi kuesioner dan wawancara, serta analisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis, didapat Hasil Penelitian antara lain 1) Perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja tidak tertuang secara spesifik dalam bentuk tulisan pada Surat Perjanjian; 2) Seluruh pekerja outsourcing telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 3) Hak-hak pekerja outsourcing: Alat Pelindung Diri (APD), upah, tunjangan hari raya, jam kerja, cuti dan lain-lain telah di penuhi oleh PT. Ganendra Wijaya; dan 4) Pekerja outsourcing yang memiliki kartu BPJS Kesehatan dengan PBI tidak bersedia dialihkan menjadi BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU). Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain 1) perihal yang penting dan krusial, sebaiknya dituliskan dalam surat perjanjian kerja; dan 2) memberikan edukasi yang baik kepada pekerja outsourcing agar mereka yang memiliki kartu BPJS Kesehatan dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersedia dialihkan menjadi BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU)yang dibayarkan oleh Perusahaan.
Co-Authors Arc, Raja Agung Kesuma Arif Hidayatullah Arif Hidayatullah, Arif Barthos, Megawati Dwi Putri Melati Faisal Santiago, Faisal Feryando, Achmad Alfi Hanafiah Hanafiah, Hanafiah Idham Idham Januri Januri Januri, Januri Juliadi Rusydi Kamal Fahmi Kurnia Ledy Famulia Lenny Nadriana Lina Maulidiana Mardianto, Andi Barkan Oswan, Jonli Pamarto, Pamarto Pangestu Sitompul, ST Aditia Fortuna Pratiwi, Marlia Purwoko, Tedy Raja Agung Kesuma Arcaropeboka Rendy Renaldy Robert Ariesta Silva, Diego Dicky Sri Zanariyah Sugiman Sugiman